REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono meminta perusahaan swasta ikut mengatasi kemiskinan. Kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership) dipandang perlu tak hanya dalam proyek infrastruktur, tapi juga pada gerakan menangani kemiskinan.

"Kita inginkan semacam koordinasi, sinergi, kegiatan masyarakat dengan dunia usaha dalam rangka membantu mereka yang kurang beruntung ini," ujarnya saat membuka The 3rd Indonesia Business Links International Conference on Corporate Social Responsibility di Balai Kartini, Rabu (29/9).

Menurut dia, kemitraan pemerintah dan swasta dalam proyek sosial telah menjadi tren di sejumlah belahan dunia. Partnership seperti ini lanjutnya, adalah suatu tren yang akan booming di masa depan. Oleh sebab itu, kata dia, maka dirinya telah meminta para pejabat di tim nasional untuk mensinergikan program pemerintah dan program yang dilaksanakan masyarakat.

"Kami memikirkan ada satu unit atau desk, saya kira unit di dalam tim ini yang menjadi vocal point dimana kita bisa melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dari kegiatan yang arahnya menanggulangi kemiskinan," katanya. Boediono sangat mengharapkan bahwa mereka yang berada di desk tersebut merupakan orang-orang yang tahu benar bagaimana melakukan networking dengan dunia usaha, para penggiat di lembaga kemasyarakatan atau LSM.

Untuk menangani masalah kemiskinan, menurut dia, yang diperlukan adalah gerakan. Semua pihak, menurutnya, diharapkan mengambil peranan. "Kalau bisa adalah secara sinkron satu sama lain," katanya.

Hal ini, tutur dia, sangat penting karena sinkronisasilahyang menentukan hasil akhir yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Lagipula, tambahnya, kemajuan suatu negara salah satunya sangat ditentukan oleh seberapa jauh negara tersebut berhasil mengatasi kemiskinan di masyarakatnya.

Proses demokrasi, kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial serta keamanan tak mungkin bisa diatasi dan berlangsung dengan baik apabila kemiskinan masih tetap bercokol di sebuah negara. "Kemajuan suatu negara dan suatu bangsa akhirnya ditentukan oleh berapa sukses kita menangani masalah kemiskinan," tutur Wapres.

Menurut dia, tak hanya demokrasi yang bisa berkembang dengan baik, akan tetapi juga perekonomian yang tumbuh dan berkembang jika kemiskinan selalu ada dan bersama pemerintah. Oleh sebab itu, lanjut Wapres penanggulangan kemiskinan tidak bisa harus saling menunggu agar pemerintah mengatasi masalah lainnya.

"Akan tetapi, harus bersama-sama dengan sektor lainnya. Mengatasi kemiskinan adalah salah satu bagian dari tugas yang harus diselesaikan bersama-sama dengan masalah mendasar lainnya. Jadi, tidak saling menunggu," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika