REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan, alternatif impor beras untuk menjaga kecukupan stok pangan nasional bukan didasari atas merosotnya produksi padi. Pertimbangan impor sangat dipengaruhi pertimbangan pemberian jaminan kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. “Pemerintah tidak akan main-main soal pangan. Semua negara saat ini berlomba menguatkan ketahanan pangan mereka, kita tidak boleh ketinggalan,” ujar Suswono di Jakarta, Rabu (22/9).
Saat ini, lanjut Mentan, Cina yang selalu cukup memenuhi kebutuhan beras di dalam negerinya telah memutuskan impor sebanyak 1 juta ton. Selama ini, Cina tidak pernah melakukan impor beras untuk memasok kebutuhan konsumsi domestiknya.
Keputusan Cina mengimpor beras, kata Suswono, bukan lantaran produksi beras Negeri Tirai Bambu tersebut menurun atau anjlok. “Tapi lebih pada pertimbangan memperkuat ketahanan pangannya.”
Selain itu, Mentan menyatakan, rencana impor beras juga mempertimbangkan masih melimpahnya persediaan beras di negara-negara produsen padi seperti Vietnam, Thailand, dan Amerika Serikat. Mentan tak ingin keputusan impor beras terlambat di saat stok beras di negara-negara produsen juga ikut menipis. “Selagi beras banyak memang lebih baik buat keputusan impor dari sekarang, daripada terlambat nanti,” ucap Suswono.
Dikatakan, rencana impor beras juga tidak berarti pemerintah gagal mempertahankan swasembada beras sejak 2008 lalu. Berdasarkan ketentuan organisasi pangan dunia, sebuah negara dikatakan berhasil mencapai swasembada manakala bisa memenuhi minimal 90 persen kebutuhan komoditas pangannya. “Jadi kita tetap swasembada tahun ini, kan impornya juga tidak banyak-banyak, secukupnya saja.”
Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, yaitu mencapai 139 kilogram per kapita per tahun.
Untuk menekan tingkat konsumsi beras, Badan Ketahanan Pangan tengah gencar melakukan upaya penganekaragaman konsumsi pangan. “Diversifikasi diarahkan pada konsumsi pangan berbasis potensi nusantara dengan tetap memperhatikan keseimbangan gizi dan keamanan,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan, Achmad Suryana.
Dia menambahkan, kegiatan diversifikasi pangan menargetkan penurunan konsumsi beras masyarakat sebanyak 1,5 persen per tahun. “Kita juga dorong pemberian raskin di masyarakat-masyarakat tertentu tidak lagi 100 persen beras, tapi dicampur sesuai konsumsi pangan utama masyarakat tersebut,” tandas Achmad Suryana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika