REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pertamina menyatakan program klasterisasi penjualan BBM Non Subsidi untuk sementara akan diterapkan di kota-kota besar. VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun, menyatakan sebagai langkah awal kota yang akan diberlakukan pengelompokan adalah Jakarta dan diikuti kota besar lainnya seperti Medan, Bandung, Surabaya dan lainnya.
''Untuk sementara ini pengklasteran kita pusatkan untuk kota-kota besar terlebih dahulu yakni kota-kota besar yang banyak warga menengah ke atasnya,'' kata Harun Rabu (15/9). Menurut Harun, konsumsi BBM subsidi di kota-kota besar rata-rata mencapai 40 persen.
Menurut Harun, saat ini Pertamina dan BPH Migas serta Hiswana Migas sudah melakukan pengelompokan dan pemetaan SPBU mana yang akan masuk klasterisasi dan dipangkas pasokan BBM subsidinya. ''Ini hasilnya sedang kami periksa dan uji coba dengan BPH Migas," ujarnya.
Dalam pengkajian, imbuh Harun, pertamina juga melakukan komitmen dengan Hiswana dan pemerintah. Namun saat didesak berapa banyak pompa bensin yang menjual BBM subsidi yang akan dipangkas, Harun menyatakan belum bisa merilisnya.
Yang jelas kata Harun, pompa bensin yang dipangkas itu berdasarkan pengelompokan dan pemetaan yang dilakukan BPH migas. ''Saat ini pemetaan tengah dalam kajian kami dengan BPH Migas, juga dengan Hiswana, yang jelas kita juga lihat SPBU yang volume penjualannya tinggi itu juga jadi salah satu pertimbangan kami,'' terang Harun.
Harun menyatakan pada dasarnya Pertamina siap untuk melaksanakan pembatas BBM subsidi ini yang akan diterapkan pemerintah. ''Kita sih siap, kapan saja pemerintah akan rilis pembatasan BBM bersubsidi ini,'' kata Harun. Sebenarnya kata dia, sejak dua atau tiga bulan ini, Pertamina sudah melakukan sosialisasi agar kendaraan-kendaraan roda empat maupun roda dua menggunakan pertamax.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
