REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah telah menargetkan pencapaian swasembada garam pada tahun 2012 mendatang. Sampai tahun itu, aktivitas impor garam dipastikan masih terus berlangsung sambil melanjutkan program peningkatan produktivitas dan kualitas produk garam dalam negeri.
Direktur Pengembangan Produk Non Konsumsi pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Maman Hermawan, mengatakan, pada prinsipnya pemerintah terpukul dengan kebijakan impor garam yang masih dilakukan sampai saat ini.
Alasannya, Indonesia adalah negara bahari yang mempunyai potensi laut sangat luas sebagai bahan baku pembuat garam. Lahan-lahan potensial untuk pertambakan atau pertanian garam pun terhampar luas di sejumlah daerah dengan musim kemarau yang panjang.
''Impor garam ini belum bisa dihentikan, justru fakta itulah yang melecut pemerintah untuk bisa swasembada garam pada tahun 2012,'' ujar Maman kepada Republika, di Jakarta, Selasa (31/8).
Maman melanjutkan, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, sebenarnya impor garam terus berkurang setiap tahunnya. Namun pengurangan impor masih jauh dari selisih antara angka kebutuhan dan produksi garam di dalam negeri.
Pada tahun 2009 lalu, realisasi impor garam beryodium dan garam industri mencapai 1,56 juta ton dari alokasi impor yang diberikan sebanyak 1,73 juta ton. Total kebutuhan garam industri dan garam beryodium pada tahun lalu sebanyak 2,89 juta ton, sedangkan kemampuan produksi di dalam negeri hanya 1,16 juta ton.
''Produksi dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, sehingga kekurangannya harus diimpor,'' imbuh Maman.
Rincian kebutuhan garam untuk industri pada tahun 2009 sebanyak 1,5 juta ton, garam konsumsi rumah tangga sebanyak 693 ribu ton, garam untuk kebutuhan pangan sebanyak 460 ribu ton, sedangkan garam untuk keperluan pengeboran minyak sebanyak 125 ribu ton, serta kebutuhan garam lainnya 100 ribu ton. Alokasi impor garam beryodium pada 2009 sebanyak 200 ribu ton dan hanya terealisasi sebanyak 99.754 ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika