REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menyatakan rencana kenaikan TDL pada 2011 baru sebatas asumsi. ''Tidak ada rencana, belum rencana, tapi yang ada asumsi. Asumsi yang mendasari penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara,'' kata Darwin di gedung Kementerian ESDM, Selasa (24/8).
Menurut Darwin, RAPBN memang tidak bisa disusun tanpa asumsi-asumsi. Namun kata dia, dasar-dasar dari asumsi tadi itu nanti akan menjadi rencana-rencana. ''Tapi apakah TDL itu memang akan kita naikkan, itu saya rasa masih harus kita bicarakan dengan wakil rakyat,'' kata Darwin.
Meski demikian, kata Darwin, masih ada beberapa opsi lainnya selain menaikkan TDL. Diantaranya adalah terus membantu PLN menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP)nya dengan cara menurunkan proporsi BBM sebagai energy mix, serta memperbesar batubara. '' Jadi kita akan rapat-rapat lagi secara teknis membantu PLN agar lebih dapat mengganti BBM tadi dengn batubara atau sedapat mungkin dengan gas tapi kalau gas ini kita tahu sendiri permasalahannya terkait dengan infrastruktur,'' kata Darwin.
Sementara itu Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian ESDM menyatakan, jika memang setelah dilakukan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ternyata dana APBN untuk sendiri cukup maka tidak perlu kenaikan. ''Tapi manakala kurang, perlu kenaikan. '' kata Purwono. Menurut Purwono, Menkeu sudah menghitung-hitung bahwa ketersediaan APBN untuk subsidi tidak cukup. ''Oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat,''kata dia.
Sedangkan untuk margin PLN untuk tahun depan kata Purwono akan tetap, yakni delapan persen. ''Margin itu di pembukuan saja. Jadi nanti pada praktiknya laba PLN ditahan pemerintah,'' kata dia. Ini lanjut Purwono supaya PLN memiliki pembukuan yang sehat dan bisa memenuhi kewajiban terhadap para pemberi pinjaman karena pemberi pinjaman akan menyatakan PLN default kalau margin tidak mencukupi.
Saat disinggung penurunan subsidi untuk tahun depan padahal kebutuhan semakin besar, Purwono menjelaskan hal tersebut karena terjadinya pertumbuhan (growth) penjualan listrik. ''Jadi pertumbuhan penjualan meningkat sekitar 9 persen setahun maka normalnya adalah kalau TDL tetap maka kebutuhan subsidi kira-kira bertambah 9 persen per tahun,'' kata dia.
Dengan subsidi sebesar itu kata Purwono mustahil TDL tidak naik. ''Jadi TDL tidak akan naik kalau ada uang untuk mengkompensasi itu. Tapi kan APBN punya keterbatasan. Jadi mengapa subsidi dikurangi yang berakibat pada kenaikan TDL itu tergantung ketersediaan APBN,'' kata dia. Namun dari APBN diakui Purwono tidak ada kompensasi.
Purwono mengakui, menaikkan TDL bukan satu-satunya solusi. ''Sebetulnya ada dua, pertama menambah subsidi atau APBN dan kedua menaikkan TDL atau kedua-duanya,'' kata dia. Jika kedua-duanya kata Purwono berarti sharing. ''Jadi APBN nya disiapkan walau tidak seluruhnya dan sebagain kecil ditanggung masyarakat melalui kenaikan TDL,'' kata Purwono.
Saat didesak mengenai kemungkinan menurunkan BPP listrik, Purwono menyatakan memang BPP diupayakan untuk terus turun. ''Kan dari seribu lebih per KwH turun menjadi 930an. Tetapi walau BPP turun, tapi kan volumenya bertambah, dan Anda ingat kalau yang namanya dana subsidi itu kan selisih harga dikali volume,'' kata dia.
Sehingga meski selisih harga diperkecil tapi volume tetap bertambah. ''Listrik kita engga bisa batasi, kasihan rakyat kita masih banyak yang belum tersambung listrik. Jadi selisih mengecil volume bertambah,'' kata Purwono.
Saat ditanya kemungkinan menerapkan kenaikan TDL pada golongan pelanggan 450-900 VA Purwono menyatakan akan mengkaji dulu untuk melihat kemampuan bayar masing-masing. ''Kita survey kemampuan dulu,'' kata dia.
Meski demikian Purwono menegaskan capping masih tetap akan diberlakukan di mana untuk tahun depan direncanakan sekitar 18 persen. ''Jangan sampai rekening melejit dan membesar di luar batas kewajaran,'' tandas Purwono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika