REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan usulan tambahan pagu definitif tahun 2011 sebesar Rp. 1,47 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menyatakan usulan tambahan ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta tindak lanjut Perpres No. 24/2010 tentang Organisasi Kementerian Lembaga.
''Dari total usulan tambahan pagu tersebut alokasi terbesar yakni RP. 657,2 miliar diperuntukan pada peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pemberian paket wirausaha budidaya air tawar, payau dan laut di lokasi minapolitan serta pengembangan budidaya rumput laut di Maluku,'' kata Fadel dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (21/7).
Menurut Fadel, pagu anggaran tahun 2011 yang diperuntukan bagi sektor kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp. 3,5 triliun atau 73,59 persen dari total pagu sebesar Rp. 4,76 triliun. ''Dari Rp. 3,5 triliun tersebut, kami mengalokasikan 58 persen dari total anggaran KKP untuk program ketahanan pangan yakni sebesar Rp. 2,77 triliun,'' kata Fadel.
Ia menambahkan, untuk kegiatan yang pro rakyat, dilaksanakan melalui strategi dengan anggaran terbesar diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pro-job dan pro-growth yakni sebesar Rp. 1,78 triliun diikuti dengan kegiatan pro-poor dan pro-sustainability masing-masing sebesar Rp. 1,01 triliun dan Rp. 0,7 triliun.
Diseutkan Fadel, kegiatan-kegiatan pro-poor dilakukan melalui penyediaan kapal penangkap ikan di 33 provinsi yang merupakan sarana produksi penyuplai bahan baku dan olahan di kawasan minapolitan, paket wirausaha budidaya di 493 kabuten/kota dan penyediaan induk unggul di 33 provinsi, serta pembangunan sarana pengolahan skala kecil di 44 kabupaten/kota.
Sementara itu untuk kegiatan-kegiatan pro-job dan pro-growth dilakukan melalui pembangunan pangkalan pendaratan ikan di 15 kabupaten/kota dan pengembangan pelabuhan perikanan di 42 lokasi, rehabilitasi balai benih ikan sentral di 33 provinsi, dan pengembangan sistem rantai dingin di 26 kabupaten kota.
''Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pro-sustainability dilakukan melalui pengkayaan benih ikan di 33 provinsi dan pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan, pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan, dan rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir,'' papar Fadel.
Fadel menambahkan, distribusi anggaran pusat-daerah tahun 2011 di KKP dialokasikan sebanyak 54 persen untuk daerah yang alokasinya terdiri dari 23 persen untuk tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota, 23 persen untuk unit pelaksana teknis di daerah, serta 8 persen untuk dekosentrasi provisi.
''Sisanya sebanyak 46 persen dialokasikan untuk pusat, yang termasuk didalamnya adalah alokasi dana untuk kegiatan pinjaman hibah luar negeri, Badan Layanan Umum, biaya operasional kapal pengawas, kapal riset, anggaran mengikat seperti gaji, biaya pemeriharaan serta operasional kantor, dan pengadaan tanah untuk kantor KKP,''kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika