REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa sumber daya alam Indonesia yang begitu besar harus dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
“Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Bahlil saat membuka Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Salah satu wujud nyata komitmen tersebut terlihat melalui program Listrik Desa dan BPBL. Melalui inisiatif ini, pemerintah terus memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri agar manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Bahlil bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan jaringan listrik benar-benar tersambung hingga ke rumah warga.
Ia mengaku tak ingin ada anak Indonesia yang harus belajar dalam gelap, seperti masa kecilnya dulu. “Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” katanya saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
Bahlil mengatakan arah baru di sektor pertambangan mulai terlihat jelas. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah membuka ruang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk turut mengelola tambang.
Kebijakan ini menjadi penanda penting bahwa pengelolaan sumber daya alam kini semakin berpihak pada rakyat. Menurutnya, kebijakan ini membuktikan bahwa rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut berperan langsung dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.
“Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan sektor energi yang dulu identik dengan segelintir pemain besar kini perlahan terbuka, memberi ruang bagi rakyat untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.
Hentikan Tambang Ilegal
Bahlil mengatakan demi sektor energi yang adil, Kementerian ESDM pun tak tinggal diam terhadap pelanggaran. Ratusan izin pertambangan dibekukan karena tak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek), sementara aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum.
Bahlil mengatakan, Kebijakan BBM Satu Harga serta BBM untuk nelayan kecil juga terus dilanjutkan agar para nelayan dapat melaut tanpa terbebani biaya tinggi.
Sementara di sektor migas, pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar secara langsung melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik. Selain membantu meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika