REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pada ‘sesi kedua’ uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dicecar puluhan pertanyaan dengan beragam latar belakang, oleh 27 penanya dari anggota Komisi XI DPR. Mulai dari masalah terkait rekam jejak jabatannya sebagai pejabat karier di pajak--termasuk kasus Gayus Tambunan --hingga peran BI terhadap sektor riil.
Tentu saja isu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu topik favorit. ''Klarifikasi saja, ada perubahan pola berpikir (Darmin soal OJK), atau taktik saja biar mendapat dukungan dari BI ?’’ kata anggota Komisi XI DPR dari FPKS, Andi Rahmat, dalam sesi tersebut, Rabu (21/7).
Darmin yang pernah menjadi Dirjen Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan–- sekarang Kementerian Keuangan–-dulu diketahui cukup santer memisahkan pengawasan perbankan dari BI. Tapi belakangan setelah menjadi Deputi Gubernur Senior BI, Darmin justru lantang menyuarakan bahwa pengawasan perbankan tidak bisa dipisahkan dari BI sebagai otoritas moneter.
Sedangkan beberapa kasus yang menjadi sorotan dalam pengujian, rekam jejak Darmin sebagai mantan pejabat di direktorat pajak merupakan pertanyaan favorit. Kabar bahwa Gayus dalam berita acara pemeriksaan (BAP) menyebutkan bahwa aliran dana yang ditilepnya dari pajak juga mengalir ke Dirjen Pajak yang waktu itu dijabat Darmin, juga muncul menjadi salah satu pertanyaan.
Kasus pajak yang juga disebut-sebut adalah kasus dugaan korupsi pajak di kantor pajak khusus Jakarta. Diungkit pula pernyataan Dirjen Pajak Tjiptardjo yang mengatakan, saat menjadi Direktur Intelijen Ditjen Pajak sudah melaporkan kasus Gayus kepada Darmin sebagai dirjen saat itu, tetapi tak pernah ditindaklanjuti.
Arif Budimanta anggota Komisi XI DPR dari FPDIP menanyakan juga fasilitas apa saja yang pernah didapat Darmin saat menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Dia pun mempertanyakan konsep Darmin dalam upaya mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter. Keterlibatan BI untuk mendorong sektor riil melalui kebijakan BI di bidang moneter dan perbankan, juga dipertanyakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
