REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan secara serius pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pertumbuhan investasi baik dalam maupun luar negeri. SBY menyampaikan hal itu dalam Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (13/7).
''Ada masalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Ini kalau meleset sangat merugikan kita,'' ujar SBY.
Realisasi program KUR, kata SBY, harus tepat sasaran dan tidak meleset. Terkait pertumbuhan investasi, dia meminta agar ada kontrol terhadap investasi dan ada jaminan investasi harus tumbuh.
SBY mengatakan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk KUR. SBY berharap dana itu dimanfaatkan untuk mengembahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). ''Kalau ada masalah administrasi, sekali lagi penuhi. Karena usaha mikro dan kecillah jalur paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di daerah-daerah, di desa-desa, termasuk menciptakan lapangan kerja,'' jelasnya.
SBY meminta Menteri Keuangan Keuangan Agus Martowardoyo untuk segera menyusun solusi agar KUR bisa tepat waktu dan tepat sasaran. ''Undang semua pihak terkait termasuk perbankan kita, semua lembaga penyalur dan penjamin," katanya. Pada Juli 2010 ini, SBY akan menggelar Sidang Kabinet untuk khusus membahas soal KUR.