REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono mengancam kontraktor gas yang terbukti lambat menjalankan kontrak pembangunan infrastruktur penyaluran gas yang telah disepakati. "Sebaiknya diserahkan kembali ke negara, agar kita bisa mencari yang lebih cepat," kata Wapres saat membuka Forum Keramik Dunia 2010 di Jakarta, Rabu (30/6).

Beberapa proyek yang lambat itu antara lain pembangunan terminal penerima gas. "Ada satu dua BUMN atau swasta yang tidak bisa melaksanakanya," ujarnya.

Lambannya penyelesaian proyek itu, kata Wapres, menimbulkan kerugian besar baik dari segi biaya dan manfaat yang seharusnya diterima oleh industri dan masyarakat. Pada kesempatan itu, Wapres juga menegaskan, dalam jangka pendek pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri masih terbatas karena belum tersedianya infrastruktur seperti terminal penerima dan pipa penyaluran secara memadai.

Ia menambahkan, terkait pasoka gas terbatas, pemerintah terus mengkaji dan menghitung tingkat kebutuhan dan ketersediaan energi, khususnya gas bagi konsumsi domestik. "Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri adalah infrastruktur seperti pipa penyaluran dan terminal penerima serta harga yang kompetitif," kata Boediono.

"Untuk menangani itu, saya sudah mengadakan dialog untuk membahas hal itu, apalagi pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi nasional berbasis gas karena selain harganya murah dari minyak juga ramah lingkungan," ujarnya. Wapres mengungkapkan saat ini pemerintah akan meningkatkan kapasitas pipa gas di Jawa Barat dan pembangunan pipa gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan gas dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika