REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dinilai kurang tegas terkait rencana penghematan energi dengan cara membatasi pemakaian BBM subsidi bagi kendaraan roda empat. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, menyatakan, permasalahan penghematan BBM subsidi merupakan masalah lama dan perlu langkah konkret.

''Untuk menyelesaikannya butuh ketegasan pemerintah. Pemerintah harus berani tentukan langkah tidak populer,'' kata Pri kepada Republika, Rabu (23/6).

Pri menambahkan, jika memang yang boleh menggunakan BBM subsidi itu hanya kendaraan roda dua dan transportasi umum, maka segeralah hal itu diputuskan. ''Kalau memang yang boleh hanya motor dan kendaraan umum, ya segera laksanakan jangan digodok-godok terus,'' kritik Pri.

Meski demikian, Pri menyarankan, kebijakan ini harus dibarengi dengan kompensasi. ''Kompensasinya bisa berupa perbaikan sarana transportasi massal serta pengembangan energi alternatif lainnya,'' kata dia.

Sementara itu saat disinggung mengenai target pemerintah untuk menghemat BBM melalui kebijakan ini, Pri menyatakan hal ini mungkin akan efektif untuk jangka pendek. Tapi tidak untuk jangka panjang. ''Konsumsi BBM itu akan terus meningkat di masa yang akan datang dan bensin itu bukan barang elastis, sehingga dalam jangka panjang tidak akan bisa dikendalikan,'' tandas Pri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika