REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah melakukan serangkaian upaya mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini agar volume BBM yang tersisa cukup hingga akhir tahun.
Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganindito mengatakan semua langkah pengendalian konsumsi BBM yang diambil pemerintah hanya efektif untuk jangka pendek. Pemerintah harus segera menaikkan harga BBM agar beban APBN berkurang.
"Sekarang tidak ada jalan lain, memang harus seperti itu (dibatasi). Tapi tidak bisa terlalu lama, pemerintah harus segera menaikkan harga BBM," katanya dihubungi Republika, Rabu (6/8).
Kenaikan harga BBM menurut dia bisa dilakukan secara bertahap, yaitu oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan nanti. Jika langsung naik signifikan, rakyat akan dibebani oleh inflasi. "Kalau menunggu sampai 20 oktober, paling efektif tahun depan harga baru bisa naik. Jadi naikkan dulu sekarang, tahun depan naik lagi agar tidak membebani rakyat dan menghindari inflasi tinggi," kata dia.
Subsidi BBM yang berlebihan menjadi penyebab neraca berjalan selalu negatif. Pemerintah selama ini dinilai belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan BBM.
"Selanjutnya, pemerintah juga harus melanjutkan pembangunan kilang untuk menekan impor minyak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
