REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan defisit anggaran dalam APBN 2011. Kebijakan defisit dinilai hanya akan menambah utang negara tanpa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Juru bicara FPDIP, Dadoes Soemarwanto, mengatakan defisit anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 1,7 persen atau sekitar Rp 118 triliun hanya akan menambah beban utang negara. Apalagi meningkatnya defisit belum disertai dengan efektifitas penggunaan anggaran. ''Peningkatan ini seharusnya diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja,'' ujarnya saat sidang paripurna Pandangan Fraksi DPR tentang Kerangka Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2011, di Jakarta, Selasa (25/5).

Melihat tradisi utang yang belum mampu mengurangi angka kemiskinan itu, FPDIP dengan tegas menyatakan keberatan. Menurutnya, pemerintah harus mengupayakan surplus anggaran. Salah satunya meningkatkan penerimaan negera dari sektor pajak dan mengurangi kebocoran-kebocoran ataupun penggelapan pajak. ''Jika berhasil maka tax ratio kita bisa mencapai 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 1.080 triliun,'' ujarnya.

Rencana APBN 2011 yang diajukan pemerintah kepada DPR tertulis pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 1.0867 triliun. Kemudian belanja negara diproyeksikan Rp 1.204,9 triliun. Dengan konfigurasi kebijakan fiskal itu defisit anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp 118,3. Dalam upaya menutupi defisit itu pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara dari domestik.

Selain F DIP ada enam Fraksi lain yang mengkritisi kebijakan defisit anggaran itu. Keenam fraksi itu antara lain PKS, PAN, PPP, Demokrat, Gerindra, dan Hanura.  ''Penerbitan surat utang 2011 harus lebih rendah, biar menurun dari waktu-ke waktu, lagi pula setiap sen yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,'' tegas jubir FPKS, Akbar Zulfakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika