Sabtu 15 May 2010 05:26 WIB

Wapres Risau Melihat Setoran Pajak Sektor Pertambangan

Rep: Yasmina Hasni/ Red: Budi Raharjo
Wapres Boediono
Wapres Boediono

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, agar memantau penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan pertanian. Pasalnya, penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut merosot dan belum ada tanda-tanda penguatan.

Hal itu terlihat dari penerimaan PPh sektor pertambangan yang hingga Mei 2010 hanya sebesar Rp 8,8 triliun. Padahal, penerimaan sektor tersebut pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 12,4 triliun. Sementara, penerimaan PPN sektor pertambangan hingga Mei 2010 sebesar Rp 1,8 triliun, jauh lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,1 triliun.

''Ini yang tadi disampaikan agar bisa dipantau penyebab rendahnya PPN dan PPh dari sektor pertambangan,'' kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai rapat perkembangan ekonomi makro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (14/5).

Dari sisi penerimaan negara hingga 7 Mei 2010, Menkeu menjelaskan, nilainya mencapai Rp 292,9 triliun atau 29,5 persen dari total APBN Perubahan. Jumlah tersebut, lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar 27,7 persen. Namun, penerimaan pajak sampai 7 Mei 2010 hanya sebesar Rp 201,1 triliun atau 30,5 persen dari target APBNP. Jumlah itu hampir sama dengan kondisi tahun lalu yang sebesar 30,9 persen.

Begitu juga Penerimaan negara yang berasal dari sektor nonmigas maupun PPh migas. Keduanya tak berbeda dengan tahun lalu dari sisi persentase. Untuk penerimaan nonmigas, kata Menkeu, jumlahnya Rp 183,3 triliun atau 30,2 persen, sementara tahun lalu 30,6 persen. Sedangkan, PPh migas meraih penerimaan Rp 18,3 triliun atau 33 persen, masih sama dengan tahun lalu yang sebesar Rp 16,6 triliun atau 33,8 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement