REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat program Buy The Service atau pembelian layanan angkutan perkotaan sudah mengangkut 1,27 juta penumpang per 15 November 2020. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam webinar bertajuk 'Prospek & Inovasi Untuk Angkutan Perkotaan Pada Masa Pandemi', Rabu (18/11), menuturkan jumlah penumpang yang terangkut itu berasal dari layanan Buy The Service di empat kota yakni Solo, Palembang, Yogyakarta, dan Denpasar.
"Sampai sekarang penumpang yang menggunakan layanan ini, Medan belum (dihitung) karena baru flag off, itu sekitar 1,2 juta penumpang," katanya.
Budi menjelaskan tingkat keterisian penumpang paling besar terdapat di Solo sebesar 46,2 persen, disusul kemudian oleh Palembang 23,4 persen, lalu Yogyakarta dengan 21,43 persen, dan Denpasar dengan 15,51 persen.
"Bali lebih rendah karena memang karakter infrastrukturnya, selain jaraknya pendek, masyarakat banyak yang masih tergantung pada sepeda motor. Tapi kalau nanti pariwisata mulai hidup lagi, saya yakin di Bali ini akan lebih banyak dibanding rata-rata yang lainnya," imbuhnya.
Skema Buy The Service merupakan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum agar layanan angkutan yang asal-asalan demi kejar setoran bisa dihilangkan.
Program tersebut mulai beroperasi di Palembang pada 1 Juni 2020 dengan tiga koridor, di Solo mulai 2 Juli 2020 dengan dua koridor, di Bali mulai 6 September 2020 dengan satu koridor, awal Oktober 2020 di Yogyakarta dengan tiga koridor, dan di Medan yang baru diluncurkan pada November ini.
Budi menuturkan Program Buy The Service yang kini sudah hadir di lima kota akan diperluas di enam kota lainnya pada 2021 mendatang.
"Pada 2020 sudah ada lima kota besar yang kita launching pembangunan Buy The Service dan pada 2021 ada sekitar enam kota besar lagi untuk kita bangun Buy The Service. Ini juga kerja sama erat dengan beberapa konsultan dari beberapa negara yang beri bantuan evaluasi kajian dari beberapa kota besar yang perlu dibantu dengan Buy The Service," katanya.
Budi mengatakan karena transportasi massal perkotaan merupakan public goods , pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar dalam pengembangan Buy The Service agar masyarakat pindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Namun karena program tersebut baru dimulai pertengahan 2020, ia mengakui program tersebut belum maksimal. Begitu pula pendanaan Buy The Service yang masih ditanggung penuh pemerintah sehingga layanan masih gratis digunakan masyarakat.
"Pak Menteri (Budi Karya) katakan Buy The Service ini memberi layanan masyarakat ke beberapa kota besar agar transportasi di kota besar makin efisien, polusi udara bisa ditekan, sekaligus memberi layanan sehat karena masyarakat tidak tergantung dengan kendaraan pribadinya," papar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika