Rabu 18 Nov 2026 18:14 WIB

KDMP Disiapkan Jadi Pusat Layanan Ekonomi Masyarakat Desa

KDMP disiapkan untuk memperkuat distribusi barang bersubsidi.

Sejumlah siswa SD Negeri 2 Taskombang berada di halaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Taskombang, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).
Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah siswa SD Negeri 2 Taskombang berada di halaman Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Taskombang, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).

JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat, terutama untuk menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi petani. Pemerintah juga menyiapkan pembayaran anggaran pembangunan KDMP secara bertahap melalui bank-bank milik negara sesuai progres pembangunan dan validasi gerai.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan KDMP tidak dirancang sebagai supermarket, ritel, maupun warung. Menurut dia, koperasi tersebut menjadi infrastruktur pemerintah untuk membantu distribusi bantuan dan barang bersubsidi kepada masyarakat.

Baca Juga

“Saya ingin menegaskan bahwa KDMP bukan supermarket, bukan ritel, dan bukan warung,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (18/11/2026).

Zulhas menjelaskan, distribusi sejumlah komoditas selama ini masih melewati rantai perdagangan yang panjang sehingga berdampak pada kenaikan harga di tingkat masyarakat. Melalui KDMP, pemerintah berharap penyaluran barang bersubsidi dapat dilakukan lebih efektif.

“Selama ini distribusi sejumlah komoditas masih melewati rantai perdagangan yang panjang sehingga berdampak pada kenaikan harga yang harus dibayar masyarakat,” imbuhnya.

Selain menyalurkan bantuan dan barang bersubsidi, KDMP juga disiapkan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah gabah dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Jika harga pembelian gabah sudah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, petani harus mendapatkan harga tersebut. Apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli dengan harga itu, KDMP dapat mengambil peran sebagai pembeli,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran pembangunan KDMP yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 disalurkan kepada bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme pembayaran sesuai tata kelola yang berlaku.

“Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN. Total pembiayaan KDMP mencapai Rp240 triliun, sementara tagihan tahap pertama yang jatuh tempo mulai 25 September 2026 sebesar Rp37 triliun,” tegas Suahasil.

Suahasil menambahkan, pembayaran anggaran KDMP dilakukan secara bertahap berdasarkan tagihan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Besaran pembayaran disesuaikan dengan jumlah gerai yang telah selesai dibangun dan melalui proses validasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026, KDMP memiliki fungsi menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa. Komoditas yang didistribusikan antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan MinyaKita.

Selain itu, layanan KDMP mencakup penjualan sembako, klinik, apotek, gudang logistik, serta layanan simpan pinjam.

Berita Lainnya

Rekomendasi