JAKARTA — Sebanyak 74,1 persen responden survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendukung integrasi tarif jalan tol di Jabodetabek. Dukungan tersebut menjadi salah satu modal untuk mendorong kebijakan yang diharapkan memperlancar perjalanan dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Namun, integrasi tarif perlu mempertimbangkan kemampuan pengguna jalan, terutama perusahaan logistik dan pengemudi angkutan barang. Tarif yang tidak sebanding dengan penghematan waktu berisiko membuat pengemudi tetap memilih jalan arteri meskipun menghadapi kemacetan.
Temuan survei tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) bertajuk “Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek” yang diselenggarakan FKBI di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Diskusi tersebut mempertemukan regulator, pengamat infrastruktur, pelaku logistik, dan pengguna jalan untuk membahas manfaat integrasi antarruas tol bagi mobilitas dan distribusi barang.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan pemerintah tengah mematangkan landasan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi jalan tol. Harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan selesai dalam waktu dekat sebelum ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar implementasi.
“Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung,” ujar Sony.
Salah satu koridor yang menjadi perhatian adalah Tol Cibitung–Cilincing, Jakarta–Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP). Penyelarasan skema tarif di koridor tersebut diharapkan memperlancar akses angkutan barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menilai kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembangunan masing-masing ruas. Menurut dia, pendekatan seragam berdasarkan golongan kendaraan belum cukup mengakomodasi perbedaan antara jalur logistik dan ruas yang lebih banyak melayani perjalanan penumpang.
“Untuk ruas yang dibangun sebagai jalur logistik, angkutan barang semestinya memperoleh tarif lebih terjangkau agar terdorong menggunakannya. Kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pelayanan masing-masing ruas,” kata Gibran.
Perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Ahmad Sugiono, mengatakan tarif tol merupakan salah satu komponen biaya yang memengaruhi margin usaha logistik di tengah persaingan harga. Dalam skema borongan atau uang jalan tertentu, penghematan waktu satu hingga dua jam belum tentu membuat pengemudi beralih ke jalan tol apabila biaya perjalanan meningkat.
“Penggunaan tol perlu dilihat dari keseluruhan ekosistem logistik, termasuk kemacetan sebelum masuk tol, fleksibilitas rute, frekuensi perjalanan, dan peluang memperoleh muatan balik. Jadi, perhitungannya tidak hanya waktu tempuh,” ujar Ahmad.
Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, menambahkan bahwa pilihan rute juga dipengaruhi kecukupan uang jalan untuk menutup kebutuhan operasional pengemudi, mulai dari penghasilan, makan, bahan bakar minyak (BBM), tarif tol, hingga biaya bongkar muat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika