REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan menghadapi masa pensiun masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tingkat literasi dana pensiun pada 2026 baru mencapai 22,21 persen, sedangkan tingkat inklusinya hanya 5,10 persen. Rendahnya kedua indikator tersebut memperlihatkan besarnya tantangan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan instrumen keuangan untuk mempersiapkan kehidupan setelah berhenti bekerja.
Persoalannya bukan sekadar seberapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan selama usia produktif, melainkan juga bagaimana mempertahankan kemampuan finansial ketika penghasilan rutin tidak lagi diterima.
OJK mencatat rasio penggantian pendapatan setelah pensiun (replacement ratio) di Indonesia masih berada pada kisaran 15–20 persen, jauh di bawah patokan 40 persen yang disampaikan otoritas tersebut.
Replacement ratio merupakan perbandingan antara pendapatan yang diterima seseorang setelah pensiun dan penghasilannya sebelum pensiun. Rasio yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara pendapatan pada masa bekerja dan pendapatan setelah memasuki masa pensiun.
Data tersebut disampaikan OJK dalam rangkaian Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 yang berlangsung pada 24–25 September 2026 di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam penutupan forum tersebut, Jumat (25/9/2026), menegaskan pentingnya memperkuat sistem dana pensiun seiring perubahan struktur demografi dan meningkatnya usia harapan hidup.
Menurut Friderica, penguatan industri dana pensiun tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan aset dan jumlah peserta. Manfaat pensiun yang diterima masyarakat juga harus diperhatikan agar mereka dapat mempertahankan kehidupan yang layak setelah berhenti bekerja.
"Agenda kita ke depan tentunya tidak cukup hanya fokus pada pertumbuhan industri," kata Friderica sebagaimana dikutip dari siaran pers OJK tertanggal 25 September 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pensiun semestinya dimulai sejak seseorang memasuki dunia kerja, bukan ketika usia pensiun sudah semakin dekat.
Peringatan OJK tersebut membuat strategi pengelolaan kekayaan yang selama ini diterapkan investor legendaris Amerika Serikat, Warren Buffett, relevan untuk dicermati. Buffett sejak lama menekankan pentingnya investasi jangka panjang, kepemilikan aset produktif, pengendalian biaya investasi, serta penyediaan instrumen yang relatif aman untuk menghadapi gejolak pasar.
Prinsip tersebut menjadi salah satu pendekatan untuk menghadapi risiko kehabisan dana pada masa pensiun, meskipun tidak ada strategi investasi yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko tersebut.
Strategi Buffett: 90 Persen Saham, 10 Persen Surat Utang
Salah satu penjelasan paling konkret mengenai strategi keuangan Buffett tercantum dalam surat tahunannya kepada para pemegang saham Berkshire Hathaway untuk tahun buku 2013.
Dalam surat bertanggal 28 Februari 2014 itu, Buffett mengungkapkan instruksi pengelolaan dana warisan yang disiapkan bagi istrinya.
"Tempatkan 10 persen dana pada obligasi pemerintah berjangka pendek dan 90 persen pada reksa dana indeks S&P 500 berbiaya sangat rendah," tulis Buffett dalam surat tersebut.
Buffett secara khusus menyarankan penggunaan reksa dana indeks dari Vanguard, perusahaan pengelola investasi asal Amerika Serikat, karena biaya pengelolaannya yang rendah.
S&P 500 merupakan indeks saham yang mencerminkan kinerja sekitar 500 perusahaan besar yang tercatat di pasar saham Amerika Serikat. Investasi melalui reksa dana yang mengikuti indeks tersebut memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap banyak perusahaan sekaligus tanpa harus memilih saham satu per satu.
Menurut Buffett, strategi investasi sederhana dengan biaya rendah berpotensi memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik dibandingkan banyak investasi yang dikelola secara aktif dengan biaya tinggi.
Namun, yang menarik bukan hanya keputusan Buffett menempatkan sebagian besar dana pada saham. Ia juga secara sengaja mempertahankan sebagian dana dalam surat utang pemerintah berjangka pendek.
Alasan keputusan tersebut dijelaskan Buffett dalam wawancara dengan Becky Quick pada program Squawk Box di CNBC, Senin, 3 Maret 2014.
Dalam wawancara yang berlangsung di Omaha, Nebraska, Buffett menerangkan bahwa kepemilikan surat utang pemerintah berjangka pendek dapat membantu memenuhi kebutuhan pengeluaran ketika pasar saham sedang mengalami penurunan tajam.
Ia menggambarkan situasi ketika istrinya perlu menarik dana sekitar tiga atau empat persen setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila pasar saham sedang mengalami masa sulit, dana tersebut dapat diambil dari bagian investasi surat utang sehingga saham tidak harus dijual ketika harganya sedang jatuh.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan pada masa pensiun tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan tersedianya sumber dana untuk memenuhi pengeluaran tanpa harus menjual aset berisiko pada waktu yang tidak menguntungkan.
Meski demikian, komposisi 90 persen saham dan 10 persen surat utang pemerintah tersebut merupakan pengaturan yang disusun Buffett untuk pengelolaan warisan keluarganya. Komposisi itu bukan rumus investasi yang otomatis sesuai bagi setiap pensiunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika