REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Perumnas mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mempertimbangkan akses transportasi publik, pusat aktivitas, serta biaya dan waktu mobilitas. Pendekatan tersebut diterapkan antara lain melalui pengembangan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan.
Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan, keterjangkauan hunian bagi MBR tidak hanya ditentukan oleh harga rumah. Lokasi, akses transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
"Lokasi, akses terhadap transportasi publik, serta biaya dan waktu perjalanan sehari-hari juga menentukan keterjangkauan yang sesungguhnya," ucap Imelda, Kamis (24/9/2026).
Menurut Imelda, pendekatan tersebut diterapkan melalui pengembangan kawasan TOD yang mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi publik. Perumnas berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia untuk menghubungkan kawasan hunian dengan akses menuju pusat bisnis, pendidikan, perdagangan, dan fasilitas perkotaan lainnya.
"Pada tiga kawasan TOD, Perumnas menyediakan alokasi hunian subsidi sebanyak 768 unit bagi MBR, terdiri atas 256 unit di Samesta Mahata Tanjung Barat, 182 unit di Samesta Mahata Margonda, dan 330 unit di Samesta Mahata Serpong," ujar Imelda.
Imelda mengatakan, unit subsidi di kawasan TOD tersebut telah terserap, khususnya di Margonda dan Tanjung Barat. Untuk memenuhi kebutuhan hunian MBR, Perumnas akan kembali membangun tower hunian subsidi di Samesta Mahata Serpong.
"Integrasi hunian dengan transportasi publik di kawasan tersebut memberikan alternatif bagi MBR untuk tinggal di lokasi yang mendukung efisiensi biaya dan waktu mobilitas sehari-hari," ungkap dia.
Selain kawasan TOD, Perumnas mengembangkan hunian subsidi di sejumlah wilayah yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, antara lain Samesta Sentraland Cengkareng, Samesta Grand Sentraland Karawang, Samesta Jakabaring Palembang, Proyek Jatim II Pasuruan, dan Proyek Cirebon.
Di Jakarta, Perumnas juga mengembangkan Samesta Alonia Jakarta di Kemayoran. Sebanyak 609 unit disiapkan sebagai hunian subsidi vertikal untuk memberikan alternatif tempat tinggal yang lebih dekat dengan pusat aktivitas sekaligus menyesuaikan dengan keterbatasan lahan perkotaan.
"Perumnas ingin agar MBR tidak selalu dihadapkan pada pilihan antara rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat aktivitas, atau lokasi yang strategis tetapi tidak terjangkau," kata Imelda.
Dari sisi pembiayaan, Imelda mengatakan penyesuaian kriteria dan batasan harga satuan rumah susun melalui kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang lebih banyak hunian Perumnas diakses melalui skema pembiayaan bersubsidi.
"Di sisi pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong skema KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun, sehingga memberikan kemudahan akses kepemilikan hunian pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucapnya.
Perumnas menyebut pengembangan hunian berbasis TOD, hunian subsidi vertikal maupun landed menjadi bagian dari kontribusinya dalam Program 3 Juta Rumah. Pendekatan tersebut menempatkan keterjangkauan, konektivitas, dan kedekatan dengan pusat aktivitas sebagai pertimbangan dalam penyediaan hunian bagi MBR perkotaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika