REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR RI menegaskan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi agar berbagai program subsidi pemerintah bisa benar-benar tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Legislator menilai, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tidak masuk dalam kelompok penerima. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang tidak berhak menjadi penrima, namun memperoleh manfaat subsidi, akibat ketidaktepatan data desil.
“Yang berhak menerima, tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang tidak berhak menerima, dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” ujar Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar di Kompleks DPR RI, dikutip Jumat (4/9/2026).
Said menjelaskan, persoalan validitas data terus menjadi perhatian bagi Banggar DPR RI karena berdampak langsung terhadap efektivitas penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah. Menurut penuturannya, masih banyak aduan dari masyarakat mengenai persoalan tersebut, hal itu menunjukkan masih adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah agar memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir untuk meningkatkan akurasi pendataan penerima subsidi. Menurutnya, penggunaan identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata dapat menjadi alternatif agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan lebih mudah terverifikasi.
“Pemerintah punya kemampuan melakukan itu (penggunaan identifikasi biometrik), sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” tuturnya.
Kasus Pak Timbul dan Respons BPS
Terpisah, permasalahan desil belakangan ini memang menjadi topik yang disorot publik, karena penentuan desil dinilai tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu kasus yang cukup ramai diperbincangkan adalah yang dialami oleh Timbul alias ‘Pak Timbul’, seorang penarik becak asal Kulon Progo, Yogyakarta karena status desil kesejahteraannya di DTSEN sempat melonjak dari desil 1—2 menjadi desil 9, yang membuatnya terancam tidak bisa menerima bantuan sosial.
Merespons kasus tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan telah melakukan pengecekan dan pemutakhiran terhadap data Pak Timbul. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, BPS menemukan bahwa informasi mengenai kondisi Pak Timbul yang tercatat dalam DTSEN sebelumnya, belum mencerminkan kondisi terkini. Pak Timbul juga diketahui belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, DTSEN perlu terus dimutakhirkan dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran mandiri akan meningkatkan akurasi DTSEN dari waktu ke waktu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika