REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perluasan pasar ekspor menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan perdagangan global. Penguatan diplomasi perdagangan dan fasilitasi ekspor dinilai perlu diarahkan hingga ke daerah agar produk unggulan nasional memiliki akses lebih luas ke pasar non-tradisional.
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengatakan target Kementerian Perdagangan perlu diikuti strategi fasilitasi ekspor yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang memiliki produk unggulan.
"Kita tidak hanya ingin Indonesia menjadi penonton dalam rantai nilai global, tetapi harus menjadi pemain utama," kata Christiany dalam keterangannya pada Selasa (1/9/2026).
Christiany menilai sejumlah target dalam RPJMN 2025-2029 membutuhkan kerja dan kebijakan yang konkret. Salah satunya target kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto sebesar 22 persen serta nilai ekspor jasa Indonesia yang ditargetkan mencapai 35,56 miliar dolar AS pada 2027.
Karena itu, dia menyambut alokasi Pagu Anggaran Perdagangan Luar Negeri Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp120,23 miliar serta usulan tambahan anggaran untuk penguatan perwakilan perdagangan dan promosi ekspor.
"Penguatan fungsi perwakilan perdagangan di luar negeri, termasuk Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), harus benar-benar menghasilkan market intelligence dan business matching yang berdampak langsung pada peningkatan ekspor produk nasional," ujar Christiany.
Menurut dia, tambahan anggaran yang diusulkan Kementerian Perdagangan perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal. Program seperti Export Coaching Program, Desa BISA Ekspor, dan UMKM BISA Ekspor juga perlu diperluas ke daerah untuk menciptakan eksportir baru.
"Kami mendorong agar pencapaian target pangsa nilai ekspor Indonesia dalam Rantai Nilai Global sebesar 1,11 persen pada 2027 benar-benar dirasakan hingga ke level daerah. Pelaku UMKM di Nusantara harus difasilitasi dari sisi pendampingan desain produk hingga pembukaan jalan menuju pasar mancanegara," ujar Christiany.
Selain perluasan pasar, Christiany menyoroti infrastruktur digital perdagangan untuk mendukung operasional aplikasi dan sistem layanan perdagangan internasional. Menurut dia, anggaran perdagangan sebesar Rp134,73 miliar perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha dan eksportir.
"Digitalisasi adalah kunci agar proses perizinan, fasilitasi ekspor, serta koordinasi perdagangan antarwilayah berjalan lebih cepat dan efisien. Efisiensi ini yang akan menaikkan daya saing komoditas kita di pasar internasional," ujar legislator Partai Golkar itu.
Christiany mengatakan diplomasi perdagangan juga perlu diperkuat melalui penyelesaian perjanjian internasional, penanganan hambatan teknis perdagangan, serta partisipasi aktif dalam forum global.
"Tujuan akhirnya jelas bahwa Indonesia harus makin tangguh di pasar internasional. Diplomasi perdagangan yang agresif dan pendampingan ekspor dari daerah harus berjalan iring-iringan agar nilai tambah dari perdagangan luar negeri dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Christiany.
Ikuti Whatsapp Channel Republika