REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti isu efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu masukan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anggota DEN yang juga mantan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Selasa (9/6/2026).
Chatib mengatakan, isu penting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah risiko kenaikan harga barang dan produk yang dapat terjadi akibat pelemahan rupiah.
"Ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah ke bawah dan apa yang harus dilakukan, termasuk untuk menumbuhkan confidence atau trust kepada pemerintah. Salah satunya melalui langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam kaitannya dengan MBG," ujar Chatib dalam konferensi pers di Istana.
Sementara itu, Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Ia membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika krisis moneter 1998. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan inflasi yang stabil.
"Salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang masih dalam posisi sangat sehat. Salah satunya, utang perusahaan dalam dolar AS jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 1998," ujar Firman.
Firman mengatakan posisi kas yang dimiliki perusahaan juga relatif tinggi sehingga dapat digunakan untuk memitigasi ketidakpastian. Dari sisi perbankan, Firman menilai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih berada di atas 25 persen.
"Sehingga ini menunjukkan sistem perbankan juga cukup kuat," kata Firman.
Akan tetapi, Firman menyampaikan Indonesia perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya adalah dampak perang yang diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain itu, terdapat faktor pelemahan rupiah.
"Dampak perang terhadap harga energi global dan pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi," ungkap Firman.
Menurut Firman, jika dicermati, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi berada pada level sekitar 3 persen, sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) berada pada kisaran 5 hingga 7 persen. Kondisi tersebut perlu diantisipasi pada semester II 2026.
Firman mengatakan, di tengah ketidakpastian global, tingkat kepercayaan terhadap Indonesia perlu diperkuat. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk mematuhi target defisit fiskal dan akan menjelaskannya secara lebih rinci kepada publik.
Komitmen Presiden tersebut, kata Firman, juga mencakup efisiensi anggaran yang di dalamnya termasuk program prioritas seperti MBG.
"Jadi angkanya cukup besar yang bisa dihemat dari efisiensi MBG. Bahkan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk juga meningkatkan penerimaan," kata Firman.
Firman menekankan pelemahan rupiah harus dilihat secara komprehensif. Dari sisi neraca pembayaran, terdapat sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat devisa.
Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan adalah pendapatan sekunder melalui peningkatan remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Kalau dibandingkan Filipina, jumlah remitansi kita jauh lebih rendah. Artinya, program Presiden untuk meningkatkan pekerja terampil dan berkualitas seperti perawat, ahli kelistrikan, dan profesi lainnya dapat membantu meningkatkan devisa," ujar Firman.
Selain itu, Firman mengatakan kunjungan wisatawan juga dapat menjadi sumber devisa. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika