REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berupaya untuk terus memutakhirkan data QR Code atau barcode konsumen bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Jawa Timur agar penyalurannya lebih efektif.
"Kami menjaga keandalan pasokan energi salah satunya dengan evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta mudah diakses," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, di Surabaya, Kamis (30/4/2026).
Hal itu dilakukan sebagai respons atas aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode yang sering kali error atau terkendala teknis ketika mereka sedang membeli BBM sehingga menghambat distribusi barang.
Ahad menyatakan pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah. Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak.
Dalam hal ini, kata Ahad, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.
Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, ia memastikan sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU.
Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.
Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur agar mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code sehingga dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.
Sebagai informasi, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code dengan sekitar 73,1 persen atau 87 kendaraan di antaranya telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang, sedangkan 26,9 persen atau sekitar 32 kendaraan masih belum berhasil.
Ahad menjelaskan kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan. Ia pun mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai.
Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika