REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat program hilirisasi pertanian dan energi sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan dan energi nasional. Hilirisasi dinilai tidak hanya meningkatkan nilai tambah
komoditas, tetapi juga menjadi kunci membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Terkait hal itu, pemerintah mendukung PTPN III (Persero), sebagai salah satu BUMN yang berada di Bawah naungan Danantara Indonesia, untuk berperan aktif menyediakan bahan baku bioetanol, yaitu jagung, tebu, dan ubi kayu. Diharapkan tercipta program hilirisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada saat penandatannganan MOU antara PTPN Group, Pertamina Group, dan Medco Group di Jakarta, menegaskan pemerintah telah memastikan pengembangan bioetanol memasuki fase implementasi yang konkret. Bioetanol bergerak dari wacana menjadi implementasi, dengan dukungan regulasi mandatori, penetapan formula harga, dan kepastian pasar.
Menurut Eniya peningkatan pemanfaatan bioetanol menjadi komitmen nyata menuju kemandirian energi, sekaligus membuka peluang besar bagi industri dalam negeri. "Dengan kewajiban blending dan penyederhanaan perizinan, ini adalah momentum percepatan pengembangan bioetanol dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Tin Latifah, yang disampaikan melalui Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI), Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Dyah Susilokarti, menyatakan hilirisasi pertanian merupakan salah satu pilar Utama pembangunan sektor pertanian dalam periode 2025–2029.
Ia menjelaskan program hilirisasi, terintegrasi dalam empat program Utama Kementerian Pertanian, yaitu swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan pangan berbasis biofuel, serta hilirisasi pertanian. Dalam konteks bioetanol, percepatan produksi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan energi
domestik sekaligus menekan impor bahan bakar.
Pemerintah menargetkan implementasi mandatori campuran bioetanol secara bertahap, mulai dari E5 hingga E10 pada 2026–2027, dengan target jangka Panjang mencapai E20. "Target bioetanol E20 sebesar 4 juta kiloliter didukung melalui penguatan bahan baku dari komoditas jagung dan singkong, baik melalui optimalisasi
pabrik eksisting maupun pembangunan pabrik baru,” jelas Tin.
Pengembangan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui perluasan lahan dan penguatan kapasitas produksi. Untuk komoditas jagung, direncanakan pengembangan hingga 1 juta hektare dengan dukungan puluhan pabrik baru. Sementara untuk ubi kayu, pengembangan diarahkan pada lebih dari 500 ribu hektare lahan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi.
Pada tahap awal tahun 2026, pengembangan akan dimulai di lahan PTPN, masing-masing seluas 10 ribu hektare untuk ubi kayu di Lampung dan jagung di Sulawesi Selatan. "Ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioetanol dari hulu ke hilir yang didukung kesiapan lahan, benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian,”
katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menekankan bahwa hilirisasi merupakan mandat strategis nasional yang harus dijalankan secara terarah dan berkelanjutan. Kegiatan ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai tindak lanjut atas arahan Asta Cita Bapak Presiden. "Kementerian Pertanian diminta untuk mengarahkan pelaksanaan program hilirisasi agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam konteks pengembangan bioetanol, Ali Jamil menyebutkan sinergi lintas sektor, termasuk dengan BUMN Perkebunan, menjadi bagian dari upaya memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. PTPN Group diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan sumber bahan baku dengan target minimal 10.000 hektare untuk masing-masing komoditas utama, yaitu jagung, tebu dan ubi kayu.
"Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target produksi etanol sebesar 8 juta ton sebagaimana roadmap Kementerian ESDM,” tegasnya.
Melalui penguatan kebijakan, dukungan lintas sektor, serta pembangunan ekosistem industri berbasis komoditas, pemerintah optimistis program hilirisasi akan menjadi pengungkit utama. Tidak hanya dalam meningkatkan nilai tambah pertanian, tetapi juga sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika