REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengakui bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi krisis kelistrikan terbesar sepanjang sejarah operasional perusahaan. Skala kerusakan melampaui pengalaman PLN saat tsunami Aceh, baik dari jumlah titik terdampak maupun kompleksitas pemulihan sistem.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, pada peristiwa tsunami Aceh, titik kerusakan sistem kelistrikan hanya terjadi di delapan lokasi. Sementara pada bencana banjir bandang dan longsor kali ini, kerusakan di Aceh saja mencapai 442 titik, belum termasuk dampak di Sumut dan Sumbar.
“Kami mengakui kami belum pernah menghadapi bencana dengan skala seperti ini,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Darmawan menjelaskan, karakter bencana kali ini berbeda dibandingkan tsunami yang datang dan berlalu relatif cepat. Kerusakan kini terjadi hampir di seluruh lokasi, dengan kondisi sistem tertimbun lumpur, rusak berat, serta disertai banjir dan longsor susulan yang berulang.
Perubahan pola iklim turut memperberat tantangan pemulihan. Siklus cuaca yang sebelumnya relatif stabil kini bergeser ekstrem, mulai dari kekeringan berkepanjangan hingga hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik di berbagai wilayah.
“Dalam siklus 10 tahunan dulu normal, sekarang La Nina bisa tiga tahun, lalu kering dua tahun. Sistem sudah bergeser,” ujar Darmawan.
Banjir besar pada 26 November 2025 melanda tiga provinsi secara bersamaan. Kecepatan angin di sejumlah lokasi tercatat melebihi 80 kilometer per jam, disertai hujan lebat, banjir bandang, dan longsor. Dampaknya menjalar dari pembangkit, menara transmisi, gardu induk, hingga jaringan distribusi ke rumah warga.
PLN mencatat pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sempat mencapai 100 persen. Namun, longsor susulan membuat pasokan listrik di sejumlah desa kembali terganggu. Saat ini tingkat pemulihan berada di kisaran 99,97 persen, dengan dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara masih padam.
Di Aceh, tingkat kerusakan dinilai paling kompleks. Menara transmisi di jalur Arun–Bireuen dan Bireuen–Takengon roboh, memutus aliran daya ke Banda Aceh dan wilayah tengah. Jalur backbone Sumatera dari Pangkalan Brandan ke Langsa ikut terputus akibat banjir dan longsor, menyebabkan sistem kelistrikan Aceh lumpuh total.
“Kami pertama kali mengakui, kami dikalahkan oleh alam,” ucap Darmawan.
PLN mengerahkan menara darurat (tower emergency) yang dikonsolidasikan dari Lanud Halim Perdanakusuma dan diangkut ke Aceh menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Logistik menjadi tantangan utama karena akses darat terputus dan sungai melebar hingga satu kilometer. Pengangkutan material puluhan ton harus dilakukan melalui puluhan sortie helikopter.
Dalam proses pemulihan, PLN mencatat 66 menara transmisi terdampak di Aceh, terdiri atas 19 menara roboh dan 47 menara mengalami deformasi. Untuk menjaga keandalan sistem, PLN membangun dua jalur menara darurat di titik-titik kritis, sembari menyiapkan jalur permanen dengan perhitungan risiko banjir bandang ke depan.
Seiring pemulihan jaringan utama, PLN juga mendistribusikan 1.000 unit genset bantuan dari Kementerian ESDM ke desa-desa yang masih terisolasi. Dari sekitar 6.500 desa di Aceh, tersisa 60 desa atau kurang dari satu persen yang pasokan listriknya masih terhambat akibat akses jalan yang belum terbuka.
PLN menyatakan pengalaman bencana ini mendorong perubahan paradigma perencanaan sistem kelistrikan nasional, dari pendekatan reaktif menuju antisipatif berbasis mitigasi bencana. Penguatan jalur transmisi Aceh dirancang tidak hanya melalui jalur utara, tetapi juga jalur tengah dan selatan.
Ke depan, PLN menyiapkan skema kontinjensi dengan penempatan menara darurat, kesiapan helikopter, serta koordinasi intensif bersama TNI, Polri, dan BNPB agar respons dapat dilakukan dalam hitungan jam. Perusahaan menegaskan pemulihan tidak semata soal menyalakan listrik, tetapi menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika