REPUBLIKA.CO.ID,
Prabowo Minta Dana Otsus tak Dipakai untuk DLN Pemda di Papua
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah di Papua tidak menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk keperluan dinas luar negeri (DLN) para pejabat daerah.
Dana otsus, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam acara pengarahan kepada kepala daerah se-Papua, diminta agar dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah yang ditujukan langsung bagi kepentingan rakyat.
“Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana otsus,” kata Presiden Prabowo dalam acara pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Rabu.
“Bisa? Kok jawabannya kurang?” tanya Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah se-Papua yang hadir.
“Bisa!” jawab para kepala daerah secara kompak.
Presiden kemudian mengingatkan bahwa pengawasan saat ini tidak hanya dilakukan oleh internal pemerintahan, tetapi juga langsung oleh rakyat.
“Rakyatmu itu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget. Nanti Mendagri (Tito Karnavian, Red.) awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,” kata Presiden Prabowo.
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah agar senantiasa amanah terhadap rakyat yang mereka pimpin.
“Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu. Para menteri siap membantu. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,” ujarnya.
Komite yang dimaksud Presiden merujuk pada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang turut mengikuti acara pengarahan di Istana Negara. Sementara itu, sejumlah program pusat yang akan diturunkan ke daerah antara lain makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, dan swasembada energi.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah di Papua untuk menjalin hubungan erat serta berkoordinasi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyusun program-program prioritas di daerah masing-masing.
“Silakan saudara-saudara merancang, para bupati, gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, serta prioritas saudara-saudara,” kata Presiden Prabowo kepada para kepala daerah se-Papua.
“Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semua seketika, tetapi jika kita memiliki prioritas, saudara-saudara, kita akan sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tambahnya.