REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Prof. Tirta Nugraha Mursitama, PhD, menegaskan, Indonesia-EU CEPA yang telah disetujui merupakan terobosan strategis bagi Indonesia dan Uni Eropa. Hal ini karena Indonesia-EU CEPA disetujui di tengah kondisi geoekonomi dan geopolitik global yang tidak menentu, penerapan tarif resiprokal AS ke beberapa negara, perang dagang antara China dan AS dan dampak serangan Rusia ke Ukraina yang masih menyisakan ketidakpastian di berbagai belahan dunia khususnya bagi negara-negara di Eropa. 

Indonesia dan Uni Eropa berhasil menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar dengan semakin terbukanya akses pasar lebih dari 700 juta orang di Indonesia, Asia Tenggara bahkan negara Asia lainnya dengan nilai tidak kurang dari 60 milyar USD. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas investasi dalam rangka penguatan hilirisasi dengan mengundang industri manufaktur berteknologi tinggi, energi baru terbarukan, hingga data center dan ekonomi digital, diharapkan dapat terlaksana. 

“Potensi perdagangan dan investasi yang semakin terbuka ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan dan kemitraan penanaman modal di Indonesia ketika Indonesia-EU CEPA diimplementasikan nanti,” kata Prof Tirta, dalam siaran persnya.

Namun demikian, lanjut Prof Tirta, pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan adalah mengawal proses ratifikasi agar berlangsung cepat. Dengan begitu implementasinya dapat segera dilakukan. 

Dari aspek implementasinya, Indonesia-EU CEPA ini mengharuskan pemenuhan berbagai standar, revisi berbagai peraturan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan secara lebih baik. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan public awareness terkait Indonesia-EU CEPA ini perlu digalakkan berbagai upaya diseminasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan mulai saat ini. Ketika telah selesai ratifikasi, hasil kesepakatan ini dapat dimanfaatkan segera oleh para pemangku kepentingan dalam negeri secara efektif.

Hal tersebut disampaikan Prof Tirta Nugraha  sebagai panelis dalam acara Roundtable “EU–Indonesia Trade Deal: Opportunities and Challenges” yang diselenggarakan Program Studi Hubungan Internasional BiINUS University di Kampus JWC Senayan, BINUS University.  Selain Prof Tirta, panelis lain yang hadir adalah Johni Martha (Chief Negotiator Indonesia dalam perundingan Indonesia-EU CEPA), Carsten Sorensen (Head of Trade, EU Delegation di Jakarta), dan Mohamad Revindo, PhD (LPEM-UI).

Sebagai bagian dari konsorsium EU-Values, BINUS University menjadi bagian dari 21 institusi penelitian dan universitas dari 7 negara Eropa dan 14 negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Pasifik yang melakukan penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan demokrasi dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa ke berbagai belahan dunia. 

Roundtable yang membahas peluang dan tantangan implementasi Indonesia-EU CEPA ini merupakan bagian dari EU Values International Conference 2025 yang berlangsung dari tanggal 9-10 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 80 peneliti dan akademisi dari 40 peguruan tinggi nasional dan internasional yang berasal dari 20 negara. 

Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Denis Chaibi, menegaskan pentingnya kemitraan akademik lintas kawasan antara Uni Eropa dan negara-negara Global South, termasuk Indonesia.

“Kolaborasi akademik seperti EU Values International Conference sangat penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai demokrasi, perdamaian, dan multilateralisme. BINUS University menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra Uni Eropa dalam menjembatani dialog keilmuan antara Eropa dan kawasan Global South,” ujar H.E. Denis.

Dalam sambutannya, Prof Tirta menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara BINUS University dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan menggarisbawahi bahwa konferensi internasional ini dan kegiatan roundtable yang berlangsung di dalamnya menjadi bukti kemitraan yang baik antara pemerintah, akademisi, dan perwakilan Uni Eropa di Indonesia. Seperti diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan Uni Eropa di Indonesia dalam bentuk pembukaan investment desk Uni Eropa di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka memfasilitasi investasi Uni Eropa di Indonesia serta menjadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika