REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Seluruh Regional di Bogor, Senin (8/12/2025). Kegiatan akan berlangsung sampai Selasa (9/12/2025).
Mendes Yandri dalam arahannya mengatakan, TPP atau yang bisa disebut Pendamping Desa merupakan pekerjaan mulia dan terhormat.
"Olehnya, Kehormatan itu harus dijaga dengan tunjukkan kinerja," kata Mendes Yandri.
Mendes Yandri pun meminta BPSDM untuk selalu mengevaluasi kinerja Pendamping Desa guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.
Pendamping Desa, kata Mendes Yandri, merupakan penentu wajah Kemendes PDT dan wajah dari desa-desa di Indonesia
Melalui Rakor ini, Mendes Yandri berharap para Pendamping Desa untuk ikuti secara maksimal untuk bisa lebih memahami tugas utama di desa
Pendamping Desa juga perlu memahami secara komprehensif mengenai Asta Cita ke 6 Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
Selain itu, Pendamping Deda juga harus turut menyukseskan program Pemerintah yang menyasar ke desa yang memang secara massif digelar oleh Pemerintah saat ini.
"Pertama, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pendamping Desa harus menyukseskan program ini karena keberadaannya sangat membantu masyarakat," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Keberadaan gerai-gerai Kopdes Merah Putih seperti Pupuk dan sembako yang permudah masyarakat mendapatkannya dengan harga yang terjangkau.
Selain itu ada program Makan Bergizi Grati (MBG). Desa bisa berpartisipasi dengan mendirikan desa-desa tematik sepertinya Desa Ayam Petelur, Desa Ikan Nila, Desa Padi hingga Desa Daging.
Desa Tematik ini nantinya bakal menjadi penyuplai bahan baku untuk program MBG.
"TPP harus pastikan warga Desa paham dengan program Kopdes Merah Putih dan MBG akan kesejahteraan desa meningkat dan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," kata Menteri Kelahiran Bengkulu Selatan ini.
Mendes Yandri tegaskan Rakor ini sangat penting karena perlu kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk sukseskan pembangunan desa.
"TPP diminta tingkatkan kemampuan, pengetahuan dan kepedulian untuk bangun desa termasuk kepada program-program yang dilaksanakan Kemendes," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini.
Mendes Yandri juga meminta Kepala BPSDM untuk memantau perkembangan Pendamping Desa yang berada di wilayah terdapat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Sebelumnya Kepala BPSDM Agustomi Masik mengatakan, telah hadir 24 Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tingkat provinsi hadir yang nantinya diharapkan bisa berkolaborasi dengan Kemendes PDT.
Rakor ini juga dihadiri oleh Pendamping Lokasi Desa (PLD) dari seluruh Indonesia. "Kita berharap dari acara ini bakal menguatkan kolaborasi untuk pendampingan Masyarakat desa," kaya Agustomi.
Turut hadir Kepala BPSDM Agustomi Masik, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Hadir juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) se-Indonesia, Para Pendamping Desa dari seluruh regional di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika