REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua pekan, BP AKR kembali memesan 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

“BP AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu barel di minggu ketiga November,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Penambahan tersebut dilakukan oleh BP setelah sebelumnya membeli 100 ribu barel base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025.

Terkait kuota impor bagi badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026, Laode menyampaikan kemungkinan pemerintah kembali menggunakan skema tambahan 10 persen.

Saat ini, pemerintah telah menerima data dari badan usaha swasta, namun belum menetapkan besaran kuota yang akan diberikan. "Kemungkinan seperti itu polanya, 100 plus 10 persen. Tapi referensi tahunnya berbeda. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.

Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025. Berbagai negosiasi pun dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian ESDM, dan Pertamina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta agar badan usaha pengelola SPBU swasta memanfaatkan kuota impor Pertamina untuk memulihkan stok BBM di SPBU mereka. Setelah proses negosiasi yang berlangsung sekitar dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

Selain bp, kata Laode, Vivo juga mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari Pertamina Patra Niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel. Di sisi lain, negosiasi dengan Shell masih berproses. Laode mengungkapkan akan segera bertemu dengan Shell untuk membahas kesepakatan pasokan BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika