REPUBLIKA.CO.ID, GYEONGJU — Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025 resmi dibuka pada Jumat (31/10/2025) dan diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya aksi sepihak serta hambatan perdagangan global.

KTT yang diselenggarakan di Gyeongju, Korea Selatan, pada 31 Oktober–1 November 2025 itu mempertemukan para pemimpin dari 21 ekonomi anggota APEC, negara tamu, serta perwakilan organisasi internasional.

Upaya memperkuat perdagangan bebas dan mendorong integrasi ekonomi kawasan menjadi topik utama dalam agenda pertemuan tersebut.

Para pemimpin APEC yang hadir di Gyeongju antara lain Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk tidak menghadiri KTT tersebut, meski sebelumnya sempat mengikuti forum bisnis APEC serta bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan Presiden China Xi Jinping.

Pembukaan KTT diawali dengan sambutan Presiden Lee kepada para pemimpin negara yang hadir, sebelum dimulainya sesi pertama bertajuk “Menuju Wilayah Tangguh yang Lebih Terhubung.”

Menurut kantor kepresidenan Korea Selatan, para pemimpin APEC akan membahas langkah menjadikan kawasan Asia Pasifik lebih terbuka, dinamis, dan tangguh dalam diskusi tersebut.

“Presiden Lee akan berperan menjembatani para pemimpin dalam mencapai mufakat terkait perlunya kerja sama yang lebih erat. Kami hendak memulihkan komitmen kawasan terhadap kolaborasi dan menjajaki langkah konkret agar APEC tetap menjadi forum ekonomi kunci di kawasan,” ujar pernyataan kantor kepresidenan Korsel.

Sebagai tuan rumah APEC tahun ini, Korea Selatan berupaya mencapai hasil konkret yang dapat diterima seluruh anggota APEC melalui rancangan Deklarasi Gyeongju yang diusulkannya, serta melalui berbagai inisiatif di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan perubahan demografis.

Dalam dua sesi pembahasan yang berlangsung, para pemimpin APEC akan menelaah rekomendasi dari pejabat tinggi negara anggota untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik yang lebih makmur melalui peningkatan kerja sama di bidang rantai pasok dan transisi digital.

Yang menarik perhatian publik adalah sejauh mana para pemimpin akan mencapai konsensus dalam menciptakan jalan baru bagi perdagangan internasional, mengingat terdapat perbedaan pandangan mengenai tatanan perdagangan bebas global yang didukung oleh multilateralisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua anggota APEC menyatakan dukungan terhadap sistem perdagangan bebas berbasis pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta menegaskan komitmen mereka terhadap multilateralisme.

Seluruh deklarasi KTT APEC pada 2021 hingga 2024 memuat klausul dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya. Klausul tersebut mulai muncul setelah Donald Trump mengakhiri masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS.

Deklarasi pemimpin dalam KTT APEC hanya dapat disahkan melalui kesepakatan bulat dari seluruh anggota.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan bahwa setelah pertemuan tingkat menteri APEC pada Kamis (30/10/2025), kesepakatan terhadap deklarasi bersama tahun ini “semakin dekat”, sementara hasil negosiasi akhir masih dibahas dalam KTT.

“Kami berharap dokumen tersebut dapat disahkan pada Sabtu ketika sesi retret para pemimpin APEC,” kata Cho.

Senada, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan bahwa kesepakatan dasar telah tercapai dalam aspek rantai pasok, digital, dan lingkungan, yang disebutnya sebagai “inti dari agenda perdagangan masa kini dan pilar ekonomi masa depan.”

“Kami akan terus menjunjung tinggi multilateralisme berbasis pada WTO. Namun, ketika sistem WTO sedang dipertaruhkan, kami juga mendukung kerja sama plurilateral,” ujar Yeo, merujuk pada kerja sama antarnegara dengan lingkup yang lebih terbatas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika