REPUBLIKA.CO.ID, MINAHASA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya akses listrik bagi pemerataan pembangunan dan masa depan bangsa. Ia menyebut, listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan simbol kehadiran negara dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat di Tanah Air.
Bahlil menyampaikan hal ini saat memimpin penyalaan pertama dan peresmian Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025). Dalam kesempatan yang sama, turut diresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 128 kilowatt di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; PLTMH Anggi I berkapasitas 150 kilowatt; serta peletakan batu pertama PLTMH Anggi II berkapasitas 500 kilowatt di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Seluruh kegiatan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM dari Minahasa.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Kalau tidak ada listrik, kita tidak mengenal dunia,” ujarnya.
Program listrik desa, lanjut dia, merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari cita-cita kedaulatan energi nasional. Saat ini, Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,12 persen, namun masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik.
Menurut Bahlil, pemerataan elektrifikasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kemandirian dan memperkuat nasionalisme di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri ESDM menginstruksikan jajarannya, termasuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta PLN, agar memprioritaskan pembangunan listrik di seluruh desa yang belum teraliri.
“Saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Tahun depan saya datang lagi, dan semua desa di Sulawesi Utara harus sudah menyala,” tegasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya pembangunan PLTMH Anggi di Papua Barat yang berada di wilayah sulit dijangkau. Ia meminta kapasitas pembangkit tersebut ditingkatkan menjadi satu megawatt agar manfaatnya lebih luas bagi masyarakat pegunungan.
Menurutnya, keberadaan listrik tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka akses pendidikan yang setara. Anak-anak di pelosok, kata dia, harus mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota untuk belajar dan mengenal teknologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika