REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serangan siber di industri keuangan kian mengkhawatirkan. Tak hanya rekening perbankan yang rentan, rekening dana nasabah (RDN) dalam transaksi saham juga rawan menjadi sasaran penyalahgunaan.
Beberapa waktu lalu, sejumlah perusahaan sekuritas menjadi korban dugaan pembobolan RDN. Kasus terbaru menimpa PT Panca Global Kapital Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
Atas dasar itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan pembatasan atau penghentian layanan RDN pada hari libur.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan OJK juga meminta agar pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN hanya bisa dilakukan ke rekening atas nama nasabah yang sama atau rekening lain yang telah didaftarkan sebelumnya.
“Kebijakan serupa juga diterapkan pada bank-bank pengelola RDN, sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan investor dan mencegah potensi penyalahgunaan rekening,” kata Inarno dalam keterangan resmi, Kamis (18/9/2025).
Selain langkah tersebut, OJK berkomitmen meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan seluruh penyelenggara jasa keuangan, baik di pasar modal maupun perbankan.
Apalagi, dugaan pembobolan RDN yang menimpa PT Panca Global Kapital Indonesia melalui rekening yang dikelola BCA bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, dugaan serupa juga terjadi pada sejumlah perusahaan sekuritas, antara lain RHB Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (12/9/2025), Corporate Secretary BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, menyampaikan pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam bersama perusahaan sekuritas terkait.
“Sehubungan dengan informasi terkait RDN BCA di salah satu perusahaan sekuritas, dapat kami pastikan bahwa sistem BCA aman. Saat ini, BCA sedang melakukan investigasi mendalam terhadap kejadian tersebut bersama perusahaan sekuritas terkait,” tulisnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika