REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU — Kerugian infrastruktur selama kerusuhan antipemerintah di Nepal diperkirakan mencapai 200 miliar rupee Nepal atau sekitar Rp 2,3 triliun. Laporan ini disampaikan portal berita Khabarhub yang mengutip sumber di Kementerian Pembangunan Kota.
The Kathmandu Post pada Kamis (11/9/2025) menyebutkan pendistribusian bahan bakar juga terganggu akibat masalah keamanan. Para sopir truk tangki menolak mengirim bahan bakar tanpa jaminan keamanan.
Selain itu, sejumlah titik perbatasan diserang perusuh, sehingga truk-truk tangki pengangkut BBM dari India tertahan di lokasi.
Pada 4 September, otoritas Nepal sempat memblokir media sosial karena melewati tenggat registrasi di Kementerian Komunikasi. Pemblokiran itu dicabut setelah aksi protes besar terjadi pada Senin (8/9/2025).
Keesokan harinya, situasi di Nepal semakin memanas. Demonstran menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di ibu kota Kathmandu. Aksi tersebut memicu aparat menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam ke arah massa.
Puluhan pengunjuk rasa dilaporkan tewas, sementara ratusan lainnya terluka. Di tengah kerusuhan, Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan.
