REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan 17+8 perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu segera merealisasikan 17 tuntutan sebelum tenggat waktu pada lusa.

“Menjawab Gerakan 17+8 menuntut respons tegas, terukur, dan bertenggat jelas. Pemerintah dan DPR perlu mengunci 17 langkah jangka pendek sebelum 5 September 2025,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, respons pemerintah disampaikan melalui keputusan tertulis yang mencantumkan isi kebijakan, tanggal berlaku, dan nilai penghematan.

Selain itu, juga perlu disertai sejumlah agenda setahun dengan peta jalan dan tonggak kuartalan. Seperti revisi DIPA untuk menutup celah belanja, dasbor anggaran wajib menampilkan transaksi dan kuitansi digital, audit independen dipublikasikan lengkap berikut tindak lanjut, serta sanksi dan clawback diberlakukan bagi pelanggaran. Penghematan dialihkan langsung ke program dengan multiplier effect tinggi dan terukur outputnya. Progres dikomunikasikan mingguan lewat satu juru bicara dengan tiga indikator pasar rupiah, imbal hasil SUN, dan arus asing sebagai termometer keberhasilan sehingga publik melihat hasil nyata dan pasar membaca sinyal tata kelola yang membaik.

“Secara keseluruhan, 17+8 tuntutan rakyat mencerminkan tiga pesan utama. Pertama, transparansi dan reformasi politik, bahwa lembaga legislatif dan partai harus dibersihkan serta dikembalikan ke fungsi representatif,” ujarnya.

Kedua, keadilan ekonomi, yakni pemerintah harus hadir melindungi pekerja, memperbaiki kebijakan upah, dan menegakkan keadilan pajak. Ketiga, hak asasi dan demokrasi, yakni publik meminta penghentian kekerasan aparat, penghormatan kebebasan sipil, serta penguatan lembaga hak asasi manusia (HAM).

Gerakan 17+8 muncul seiring rangkaian aksi demonstrasi pada medio 25 Agustus hingga awal September 2025, yang sempat ricuh dan menarik atensi dunia internasional. Sejumlah pemengaruh seperti Andovi Da Lopez, Jerome Polin, dan Salsa Erwina menghimpun berbagai tuntutan dari sejumlah pihak ke dalam gerakan bernama 17+8.

Isi lengkap 17 tuntutan yang harus dijalankan sebelum 5 September 2025:

Tugas Presiden Prabowo Subianto:

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28—30 Agustus, dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas DPR:

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota dewan serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru, termasuk tunjangan pensiun.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, hingga fasilitas DPR.
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK menyelidikinya.

Tugas Ketua Umum Partai Politik:

6. Menjatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
8. Melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri:

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar HAM.

Tugas TNI:

12. Kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar prajurit tidak mengambil alih tugas Polri.
14. Berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:

15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, ojek daring, tenaga kesehatan, dan mitra ojek daring di seluruh Indonesia.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan outsourcing.

Delapan tuntutan masyarakat untuk pemerintah dengan tenggat satu tahun:

1. Reformasi besar-besaran DPR.

2. Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.

3. Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Pengesahan dan penegakan UU Perampasan Aset Koruptor.

5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di Polri agar profesional dan humanis.

6. Pengembalian TNI ke barak tanpa pengecualian.

7. Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika