REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan Rp 145,6 triliun untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam RAPBN 2026, naik dari Rp 138,5 triliun pada Outlook 2025. Angka ini menempatkan Polri sebagai salah satu penerima anggaran terbesar di antara kementerian/lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total anggaran keamanan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 179,4 triliun. “Untuk ketertiban dan keamanan Polri, BNN dan lain-lain itu anggarannya Rp179 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025) lalu.
Sri Mulyani menegaskan anggaran itu mencakup pengamanan perbatasan, pencegahan terorisme, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan tindak pidana human trafficking dan lain-lain,” jelasnya.
Namun alokasi besar ini kembali disorot setelah tragedi kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21 tahun), di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. Insiden itu terjadi saat aparat membubarkan massa aksi.

Berdasarkan penelusuran Republika di laman Tenderindo, tertulis pengadaan rantis dan ran ops Brimob Polda Metro Jaya pada 2024 mencapai Rp 29,23 triliun. Nilai besar itu kini diperbandingkan dengan tragedi yang menimpa warga sipil.
Komnas HAM mengecam keras peristiwa tersebut dan menegaskan akan turun ke lapangan untuk meminta informasi dari berbagai pihak. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menekankan Polri wajib menghormati hak asasi warga dalam penanganan aksi unjuk rasa.
“Kami mengajak masyarakat tidak merasa takut atas peristiwa ini, tetapi untuk terus bisa menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan cara-cara yang damai,” kata Anis.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo S Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. “Kami menyampaikan belasungkawa dan juga minta maaf kepada keluarga almarhum terkait musibah yang terjadi,” ujar Listyo.
Divisi Propam Polri telah memeriksa tujuh anggota Satbrimob yang berada di dalam rantis tersebut. Irjen Abdul Karim menyebut pemeriksaan tengah berjalan untuk memastikan pertanggungjawaban.