REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap Proyeksi Neraca Pangan 2025 menunjukkan potensi surplus beras 5 juta ton hingga September sebagai hasil dari produksi nasional yang melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu (27/8), mengatakan berdasarkan data dalam Proyeksi Neraca Pangan yang telah disinergikan dengan Kerangka Sampe Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras diproyeksikan mencapai 28,22 juta ton hingga September 2025
"Kemudian kebutuhan konsumsi (beras) sampai September (2025) itu 23,21 juta ton. Artinya kalau melihat produksi sampai September dibandingkan dengan kebutuhan, masih ada surplus 5 juta ton," kata Ketut.
Bapanas memastikan dinamika ketersediaan beras di pasaran sedang ditangani pemerintah secara kolaboratif dengan mengandalkan intervensi perberasan yang dijalankan konsisten demi menjaga kestabilan pangan nasional.
Dalam kalkulasi pemerintah, ia mengatakan proyeksi statistik produksi beras dalam negeri sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, menjadi dasar keyakinan tercapainya target ketersediaan beras yang memadai bagi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Meski demikian, Ketut menyoroti pola penyimpanan petani di berbagai daerah sesuai kearifan lokal membuat sebagian beras tidak langsung masuk ke pasar, melainkan ditahan sebagai cadangan rumah tangga produsen dan konsumen.
"Memang petani kita di beberapa daerah punya pola penyimpanan yang sesuai kearifan lokalnya. Jadi petani itu tidak langsung menjual, ada yang disimpan. Itu tercermin dalam survei kami di 2023 dan 2024 bahwa rumah tangga produsen dan konsumen menyimpan lebih dari 10 persen," katanya, menjelaskan.
Ia mengatakan berdasarkan hasil Survei Stok Beras dan Jagung Akhir Tahun 2023 (SSBJAT23) memperlihatkan sebaran ketersediaan beras yang berada di berbagai kategori.
Secara spesifik ketersediaan beras nasional kala itu berada di rumah tangga produsen dan konsumen 66,34 persen, Perum Bulog 19,60 persen, pedagang 6,74 persen, horeka dan industri 3,72 persen, penggilingan 3,53 persen, hingga Produsen Usaha/Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) 0,07 persen.
Dengan kondisi tersebut, Bapanas menegaskan surplus beras nasional relatif sangat bagus hingga September 2025, meski pola penyimpanan lokal perlu diperhitungkan agar distribusi beras ke pasar tetap terjaga lancar.
"Jadi ini harus diperhitungkan sehingga memang kalau produksinya tinggi, barang itu ada, tapi kemungkinan tidak ke pasar, mereka tahan untuk jaga-jaga. Ini tentu tidak bisa dilarang karena merupakan budaya setempat," kata Ketut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika