REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 34 juta orang selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan menerapkan digitalisasi bansos perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Selanjutnya, implementasi ini diperluas secara bertahap ke daerah lainnya.
Implementasi tersebut menjadi salah satu fokus agenda komite, yakni digitalisasi program bansos, digitalisasi perizinan usaha, serta peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).
Sistem digital dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi serta akuntabilitas, sekaligus memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses backend berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih kecil dibanding proyeksi penurunan yang diperkirakan DEN.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menjelaskan proyeksi tersebut merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Prabowo dengan dua catatan.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi tercapai cukup baik. Kedua, program pemerintah yang berpihak pada kelompok miskin juga berjalan optimal, termasuk digitalisasi bansos.
Namun, Arief menekankan proyeksi itu baru bisa diwujudkan bila tingkat kemiskinan diukur dengan metode yang lebih mencerminkan realitas.
“Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi masyarakat karena tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika