REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejak pecah perang tarif antara China dengan Amerika Serikat (AS) pada 2018, dan berlanjut hingga kini, bahkan eskalasinya meluas ke banyak negara setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif ke banyak negara, sesungguhnya dunia menuju tatanan internasional tak beraturan.
“Dulu tahun kita memulai hubungan internasioal agar lebih berkembang bersama dengan bernaug bersama melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),” kata Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dia menjelaskan, kesepakatan dagang dan tarif ini dibuat karena banyak negara memberlakukan proteksi ekonominya paska depresi besar pada 1930.
Menurut dia, GATT dibentuk dengan prinsip non diskriminasi, transparan dan memberlakukan setara antara produk ekspor dan impor. GATT kemudin tumbuh dan berkembang menjadi World Trade Organization (WTO) pada 1995
Dia menyebut negara maju seperti AS dan Eropa saat itu gencar mendorong perdagangan bebas di semua kawasan. Mereka memandang kebijakan tarif sebagai bentuk distori dari perdagangan yang harusnya bebas, sebagai mekanisme pasar.
“Negara negara berkembang seperti Indonesia khawatir, era perdagangan bebas akan melibas barang barang mereka yang belum dianggap kompetitif, dan menguasai pasar domestik,” kata dia.
Said menilai, sejalan waktu bergulir, semua negara “dipaksa” oleh negara negara maju untuk masuk keanggotaan WTO dan Ikut arena perdagangan bebas.
BACA JUGA: Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Gereja Keluarga Kudus di Gaza
Tentu saja, kata dia, di awal kepesertaannya pada WTO, negara negara berkembang seperti Indonesia “babak belur” seperti pertarungan Daud dan Goliat di gelanggang perdagangan bebas, karena ketimpangan kualitas produk, harga, dan kapasitas produksi.
Menurut Siad, sejak WTO berdiri telah 631 kasus sengkat perdagangan international di meja hujaukan di meja mereka, 503 diantaranya masuk level banding. Waktu terus berjalan, Rezim WTO telah menjadi ruang yang lazim diakui sebagai mekanisme internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika