REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar satu juta lebih kendaraan bermotor di Jakarta belum didaftarkan ulang melalui mekanisme pembayaran pajak tahunan. Alhsil, ada potensi pendapatan mencapai Rp1 triliun yang belum diterima Pemprov Jakarta dari pemilik kendaraan bermotor.

"Kalau dari potensi Rp1 triliun dan diharapkan pada pemutihan bisa membayar Rp300-400 miliar itu baik," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Lusiana Herawati di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dengan lebih 1 juta kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang maka sebenarnya itu potensi pendapatan yang cukup besar.

Menurut dia, pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta, Pemprov Jakarta memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan sanksi denda dan bunga.

Program tersebut, kata Lusi, dilakukan sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

"Sebenarnya program pemutihan ini untuk menyasar kendaraan yang belum daftar ulang dan membayar pajak," ujarnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pembebasan pajak pada Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta Ke-498 bukan untuk masyarakat yang lalai membayar pajak.

"Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak membayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak. Kan beda-beda banget ya," kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Pramono menjelaskan, di HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni mendatang, Jakarta akan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.

Salah satunya pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan itu sudah berlaku mulai Sabtu (14/6/2025) hingga 31 Agustus 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika