REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kazuhiro Haraguchi, anggota parlemen Jepang dari partai oposisi, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyamakan beras cadangan pemerintah sebagai makanan ayam.
Pernyataan tersebut menuai kecaman karena dianggap merendahkan masyarakat yang terpaksa membeli beras murah itu karena alasan ekonomi.
Meski menuai kritik, politikus Partai Demokrat Konstitusional itu membela pendapatnya. Padahal, sepekan sebelumnya, Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, telah meminta maaf karena menyebut beras cadangan tersebut sebagai “pakan ternak”.
Ucapan Haraguchi disampaikan dalam sebuah pertemuan untuk mencari dukungan pemilu di Saga, wilayah barat daya Jepang, pada Sabtu. Ia secara khusus mengomentari beras cadangan tahun 2021 yang digelontorkan pemerintah untuk menekan lonjakan harga beras di dalam negeri.
“Apakah itu sesuatu yang pantas kita beli dengan rasa syukur?” ujarnya dilansir laman Kyodo News, merujuk pada beras yang dijual seharga 83 yen (sekitar Rp 9.350) per kemasan 5 kilogram (kg).
“Ayamlah yang paling banyak makan beras usang itu. Manusia terhormat tidak,” lanjutnya.
Pernyataan serupa juga sempat diunggah Haraguchi di platform X pada akhir Mei, berdekatan dengan pernyataan Tamaki yang menuai kritik tajam karena menyebut beras cadangan pemerintah “akan jadi pakan ternak dalam setahun.”
“Apa kita tidak boleh mengatakan yang sebenarnya?” kata Haraguchi menanggapi permintaan maaf Tamaki.
Kepada wartawan usai pertemuan di Saga yang digelar serikat buruh setempat, Haraguchi menegaskan bahwa pernyataannya masuk akal dan menyebut beras tersebut “akan jadi pakan ternak” yang “bisa saja mengandung kontaminan.”
Harga beras di Jepang melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada akhir Mei, harga beras kemasan 5 kg mencapai 4.290 yen atau sekitar Rp 480.000.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba kemudian mengambil langkah tidak biasa dengan menjual beras cadangan langsung ke pengecer tanpa melalui proses lelang, yang selama ini dianggap turut memicu kenaikan harga beras.
Lonjakan harga bahan pokok ini telah menjadi isu politik penting di Jepang menjelang pemilihan anggota majelis tinggi pada Juli mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika