REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dampak dari terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, terutama di sisi investasi. Bahlil mengatakan, RUPTL ini membuka peluang investasi senilai Rp 2.967,4 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit direncanakan berasal dari skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan dikelola oleh Grup PT PLN.
“Peluang investasi ini terdiri dari pembangkit Rp 2.133,7 triliun, transmisi dan gardu Rp 563,3 triliun, dan lainnya Rp 268,4 triliun,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Implementasi RUPTL ini diprediksi menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang tersebut tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung. “EBT menjadi kontributor utama serapan tenaga kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
Dokumen RUPTL ini merupakan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih. Dokumen ini diharapkan menghadirkan kepastian iklim investasi, sekaligus menjadi penanda arah baru (grand design) pembangunan ketenagalistrikan nasional selama satu dekade mendatang.
“Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” kata Bahlil.
RUPTL PLN 2025–2034 yang baru saja diluncurkan juga menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar di desa-desa yang belum ada listrik agar segera kita pasang. Jadi kita akan lakukan ini sampai 2029 selesai dan mulai dari sekarang bertahap kita lakukan,” kata Bahlil.
Menteri ESDM menjelaskan, penyusunan dokumen RUPTL ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025–2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Ikuti Whatsapp Channel Republika