REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal itu bertujuan untuk mempermudah usaha dan mendukung peningkatan produksi serta ketahanan energi nasional.

“Seluruh perizinan memang mendesak untuk disederhanakan. Misalnya, AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) yang tidak memiliki batas waktu. Begitu pula Izin Lokasi yang kecepatannya kerap bergantung pada kepala daerah setempat,” ujar Abadi melalui sambungan telepon di Jakarta, Ahad (25/5/2025).

Abadi berharap semua pejabat di kementerian, lembaga, bupati, dan gubernur mendukung penyederhanaan regulasi ini, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait perizinan usaha migas.

“Regulasi di sektor migas memang sangat banyak, tidak hanya izin lokasi dan AMDAL. Masing-masing kementerian atau lembaga bisa menyederhanakan perizinan tersebut agar mempermudah usaha migas, baik dengan menambah SDM maupun memotong jalur birokrasi,” kata Abadi.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi akan memperlancar akses terhadap temuan-temuan cadangan migas oleh industri, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) yang banyak melakukan penemuan cadangan migas baru.

Abadi mencontohkan, pada 2024 realisasi temuan sumber daya migas kontijen 2C Recoverable Subholding Upstream Pertamina Group mencapai 652 juta barel setara minyak (MMBOE) atau 2C Inplace sebesar 1,75 miliar barel setara minyak (BBOE). Ini termasuk evaluasi ulang struktur yang telah ada.

Realisasi temuan sumber daya 2C ini meningkat 34 persen dibandingkan capaian 2023 sebesar 488 MMBOE.

Pada awal Mei 2025, PHE melalui Pertamina EP Sumsel juga menemukan gas pada sumur eksplorasi North Wilela–001 (NWLA–001) di Muara Enim, Sumsel. Hasil Drill Stem Test (DST) menunjukkan potensi gas sekitar 12,8 MMSCFD dan kondensat sekitar 500 BOPD. Temuan ini diharapkan mampu meningkatkan tambahan lifting migas nasional pada 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 di Jakarta menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi.

“Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Indonesia ini ahli membuat regulasi yang justru mempersulit diri sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot,” tegas Presiden Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika