REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak dua pekan terakhir, masyarakat ramai hadir di Balai Kota Jakarta untuk melamar pekerjaan sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Meski belum ada pengumuman resmi terkait mekanisme perekrutannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tetap menerima lamaran tersebut.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui, pihaknya memang membuka rekrutmen untuk 1.100 petugas PPSU pada 2025. Namun, hingga saat ini sudah sekitar 7.000 orang yang melamar untuk pekerjaan dengan status penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) itu.
"Jadi, alokasi untuk PPSU tetap, mohon maaf, belum bisa kita tambah, (tetap) 1.100. Sekarang yang mendaftar lebih dari itu," kata dia, Ahad (4/5/2025).

Meskipun demikian, Pramono memastikan proses perekrutan akan berlangsung secara transparan. Ia tidak ingin adanya anggapan mereka yang diterima karena adanya relasi "orang dalam". "Kami secara serius membuka diri, secara transparan, saya sudah meminta kepada wali kota, kelurahan, kecamatan, dia boleh memutuskan, saya akan memutuskan dengan sistem yang terbuka, sehingga rumor tentang orang dalam nggak ada," ujar Pramono.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan, jumlah pendaftar untuk menjadi petugas PPSU sudah mencapai 7.000 orang hingga Kamis (24/4/2025). Ia menilai, jumlah itu akan terus mengalami peningkatan setiap harinya.
"Informasi saja, kemarin itu sudah 7.000 pendaftar. Kemarin. Hari ini berapa tentu kami belum menghitung," kata dia, Jumat (25/4/2025).
Diketahui, Pemprov Jakarta membuka rekrutmen untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tingkat kelurahan. Jumlah petugas yang akan direkrut adalah sebanyak 1.652 orang. Namun, untuk tahun ini, rekrutmen baru akan dilakukan untuk 1.100 orang. Sementara sisanya, akan dilakukan awal 2026.