REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai tindakan premanisme terhadap proyek pabrik BYD di kawasan industri Subang, Jawa Barat. Rosan mengaku telah mendapatkan laporan terkait aksi premanisme tersebut.
"Kami mendapatkan laporannya dan kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah," ujar Rosan usai konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal I 2025 di Gedung Ismail Saleh, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rosan menilai hal tersebut dapat mencoreng iklim investasi Indonesia. Rosan menyampaikan tindakan premanisme tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah gencar mendorong peningkatan investasi.
"(Koordinasi) ini untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadilah," sambung Rosan.
Rosan menastikan akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan industri Subang. Rosan tak ingin aksi premanisme justru akan memberikan citra yang kontradiktif dalam upaya menarik investor ke Indonesia.
"Karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi kami pun benar-benar memantau langsung," lanjut Rosan.
Rosan juga menindaklanjuti laporan tersebut kepada seluruh jajaran BKPM. Rosan meminta tim BKPM untuk segera berkoordinasi dengan Polri dan Pemda dalam mengatasi persoalan tersebut.
"Saya juga sudah perintahkan untuk semua laporan ini kita juga berkoordinasi langsung, baik dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Kapolsek. Kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," kata Rosan.
Rekomendasi
-
BNI Siap Perluas Kredit Produktif Setelah BI Rate Turun ke 4,75 Persen
-
-
Kamis , 18 Sep 2025, 17:24 WIB
Wamenperin: Kerja Sama BRICS Momentum Tepat Hadapi Transformasi Industri
-
Kamis , 18 Sep 2025, 17:21 WIB
Kinerja Tumbuh, Pertagas Menuju Perusahaan Infrastruktur Energi Kelas Dunia
-
Kamis , 18 Sep 2025, 17:17 WIB
MedcoEnergi Perkuat Portofolio Inti di Sumsel, Akuisisi Aset 90 Juta Dolar AS
-
Kamis , 18 Sep 2025, 17:12 WIB
Defisit RAPBN 2026 Dilebarkan Jadi 2,68 Persen, Setara Rp 689 Triliun
-