REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat (18/4/2025), bahwa pihaknya meminta catatan Universitas Harvard terkait pendanaan luar negeri yang telah berlangsung satu dekade dan hubungan mereka dengan luar negeri. Ini dilakukan di tengah eskalasi terbaru pemerintah terhadap lembaga pendidikan tersebut.

Pemerintah Trump telah meluncurkan tindakan keras, yang dikecam secara luas, terhadap universitas-universitas top AS, termasuk Harvard, atas protes pro-Palestina kampus dan serangkaian isu terkait Hak Asasi Manusia lainnya. Trump telah mengancam akan menahan pendanaan federal untuk lembaga-lembaga tersebut atas isu-isu tersebut. Para pendukung hak asasi manusia telah mengutuk apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan akademis.

Selama ini hukum AS mengharuskan universitas untuk melaporkan sumbangan dari sumber-sumber asing yang melebihi 250 ribu dolar AS dalam setahun. Dalam surat kepada Presiden Harvard Alan Garber, Departemen Pendidikan AS mengatakan Harvard membuat pengungkapan yang "tidak lengkap dan tidak akurat" antara tahun 2014 dan 2019.

"Permintaan catatan hari ini adalah langkah pertama pemerintahan Trump untuk memastikan Harvard tidak dimanipulasi oleh, atau menuruti perintah, entitas asing," kata Menteri Pendidikan Linda McMahon dalam sebuah pernyataan dilansir dari laman Reuters. Surat itu tidak menyebutkan bukti yang menunjukkan hal itu terjadi.

Sementara Harvard mengatakan, telah mengajukan laporan tersebut selama beberapa dekade "sebagai bagian dari kepatuhannya yang berkelanjutan terhadap hukum AS". "Sesuai yang diwajibkan, laporan Harvard mencakup informasi tentang bantuan dan kontrak dari sumber asing yang melebihi 250 ribu dolar AS per tahun. Ini termasuk kontrak untuk menyediakan pendidikan eksekutif, pelatihan lain, dan publikasi akademis," kata universitas tersebut.

Di antara informasi yang juga diminta oleh surat tersebut dalam waktu 30 hari adalah catatan yang berkaitan dengan mahasiswa asing yang dikeluarkan selama hampir satu dekade, penelitian yang dilakukan oleh mereka yang dikeluarkan, dan daftar peneliti tamu, mahasiswa, dan fakultas di Harvard yang berafiliasi dengan pemerintah asing.

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintahan Trump mulai meninjau kontrak dan hibah federal senilai sembilan miliar dolar AS untuk Harvard. Juga mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard; dan menuntut informasi tentang beberapa pemegang visa di Harvard dengan ancaman akan mencabut kemampuannya untuk menerima mahasiswa asing.

Harvard pada Senin menolak sejumlah tuntutan yang katanya akan menyerahkan kendali kepada pemerintah. Pemerintahan Trump kemudian mengatakan akan membekukan pendanaan senilai 2,3 miliar dolar AS. Trump secara khusus mengancam universitas atas protes kampus terhadap serangan militer Israel yang menghancurkan di Gaza.

Trump menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai ancaman kebijakan luar negeri yang antisemit dan bersimpati kepada Hamas. Para pengunjuk rasa, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump secara keliru menggabungkan advokasi mereka untuk hak-hak Palestina dan kritik terhadap tindakan Israel di Gaza, dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme. Pemerintahan Trump juga berupaya mendeportasi sejumlah pengunjuk rasa asing dan telah mencabut ratusan visa di seluruh negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika