Senin 14 Apr 2025 13:56 WIB

Airlangga Hingga Sri Mulyani akan Terbang ke AS Negosiasikan Tarif 32 Persen

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang Pemerintah AS untuk dialog.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (14/4/2025).
Foto: Dian Fath Risalah/Republika
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (14/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan mengirim sejumlah menteri ke Amerika Serikat (AS) selama sepekan sejak Rabu (16/4/2025) hingga Rabu (23/4/2025) untuk bernegosiasi langsung terkait tarif perdagangan sebesar 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintah AS terhadap Indonesia. Delegasi tersebut akan melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan berbagai pejabat penting AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan AS.

“Menteri Luar Negeri sudah berada di Washington, dan besok saya, Bu Mari Elka Pangestu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertolak ke Washington juga. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan menyusul karena ada pertemuan dengan Bank Dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (14/4/2025).

Baca Juga

Airlangga menjelaskan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang langsung oleh Pemerintah AS untuk berdialog mengenai kebijakan tarif tersebut. Undangan tersebut diperoleh setelah Indonesia secara resmi mengirim surat ke tiga kementerian di AS dan menerima respons positif.

photo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (14/4/2025). - (Dian Fath Risalah/Republika)

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan dokumen non-paper yang bersifat komprehensif sebagai dasar negosiasi. “Dokumen tersebut memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Semua isu terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan dijawab secara tuntas dalam pertemuan tersebut,” jelas Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengantisipasi dampak selisih nilai ekspor dan impor (delta) akibat pemberlakuan tarif tersebut, serta berupaya memastikan perlindungan terhadap perusahaan Indonesia yang telah berinvestasi di Amerika Serikat maupun perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

“Seluruh keputusan nanti akan bergantung pada hasil pembicaraan di Washington,” pungkas Airlangga.

photo
Infografis kebijakan tarif impor dari Presiden AS Donald Trump. - (Infografis Republika)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement