REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan berdasarkan asumsi irasional atau narasi menyesatkan. Ia menyebut kebijakan publik harus berpijak pada data, logika, dan hasil nyata.

"Kalau ada program yang dilandasi asumsi yang tidak rasional, ya harus diluruskan. Misalnya, ada orang bilang: 'Matahari terbit dari barat.' Kalau itu dipercaya, bisa jadi bencana. Itu bagian dari propaganda,"  kata Prabowo dalam Acara  Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI  di Menara Bank Mandiri Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Ia menekankan filosofi talk less, do more, di mana dirinya lebih memilih menunjukkan bukti ketimbang retorika. “Saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya,” ujarnya.

Prabowo juga menyatakan pendekatan pemerintahannya sepenuhnya berbasis pada kinerja dan data atau evidence-based performance. Sebagai bentuk konkret, ia menyebut pemerintah telah memangkas jalur distribusi pupuk yang sebelumnya terlalu panjang dan birokratis.

"Dulu dari pabrik pupuk ke petani harus lewat 15 kementerian, 30 gubernur, 500 bupati, baru sampai ke gapoktan. Sekarang tidak. Sekarang langsung ke petani,” kata Prabowo.

Ia mengklaim perbaikan sistem tersebut mulai menunjukkan hasil. “Alhamdulillah, pupuk yang dulu langka sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat seperti di Aceh yang masih sedikit terhambat, dan itu akan segera kita atasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa seluruh langkah pemerintahnya berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Ekonomi yang berdasarkan Pancasila berarti ekonomi yang tidak membiarkan yang lemah tertinggal. Kita tidak boleh menyuruh orang miskin bersaing dengan yang kaya, itu tidak adil,” ucapnya.

Ia juga menyebut arah kebijakan Indonesia saat ini selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), seperti ketahanan pangan, energi, dan air bersih. “Ini penting supaya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

Dalam konteks subsidi, Prabowo mengatakan pemerintah harus berpihak pada rakyat secara langsung, bukan kepada kelompok perantara. “Misalnya, subsidi pupuk uang rakyat, kenapa harus lewat terlalu banyak perantara? Ada 29 ribu distributor, dan ada 30 juta petani. Keluarga mereka empat orang. Berarti 120 juta orang. Saya lebih memilih membela 120 juta rakyat daripada 29 ribu distributor,” ujarnya.

Ia pun mengajak untuk membangun kepercayaan publik lewat transparansi dan hasil kerja nyata. “Kita harus melawan kebohongan dengan membuka diri, menjelaskan fakta dan data, ilmu dan logika,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika