REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Staf Voice of America (VOA) mengajukan gugatan terhadap anggota pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyusul penghentian pendanaan oleh AS. Para staf itu menuding pemerintah diduga menutup media tersebut secara ilegal, lapor Washington Post.
Gugatan yang diajukan enam jurnalis VOA itu mencakup mantan kepala departemen yang meliput Gedung Putih, seperti dikutip dari pemberitaan tersebut. Dilansir Washington Post, gugatan itu diajukan ke pengadilan New York pada Jumat (21/3/2025), dilansir laman Sputnik.
Para penggugat menuntut agar media tersebut dapat kembali beropeasi, menyatakan bahwa keputusan pemerintahan Trump diduga bertentangan dengan hukum federal AS.
Pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mulai melakukan pemangkasan besar-besaran staf Voice of America (VOA) dan program pro-demokrasi yang dikelola pemerintah lainnya. Direktur organisasi tersebut mengatakan semua karyawan VOA telah diberhentikan sementara.
Pada Jumat (14/3/2025) malam, tak lama setelah Kongres meloloskan RUU pendanaan terbarunya, Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mengurangi fungsi beberapa lembaga berdasarkan yang disyaratkan oleh hukum. Itu termasuk Badan Media Global AS, yang menaungi Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia, dan Radio Marti, yang menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba.
Pada Sabtu (15/3/2025) pagi, Kari Lake, calon gubernur Arizona yang gagal dan kandidat Senat AS yang ditunjuk Trump sebagai penasihat senior untuk lembaga tersebut, memposting di X bahwa karyawan harus memeriksa email mereka. Itu bertepatan dengan pemberitahuan yang dikeluarkan untuk menempatkan staf Voice of America pada cuti administratif berbayar.
Sebuah video yang diunggah di X oleh Lake pada Sabtu membahas tentang langkah-langkah pemotongan biaya, tanpa menyebutkan karyawan dan misi Voice of America. Videonya dibuat di sebuah gedung yang disewa oleh VOA yang digambarkan Lake sebagai pemborosan uang. Dia mengatakan akan mencoba untuk membatalkan sewa gedung selama 15 tahun oleh lembaga tersebut.
"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk membatalkan kontrak-kontrak yang dapat dibatalkan, menghemat lebih banyak, mengurangi ukuran, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan uang," katanya.