Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar gabah petani dihargai sesuai HET. Itu diperkuat oleh aturan dari Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA). Ini berlaku untuk semua kualitas gabah.

"Tujuannya dengan harga demikian, petani benar-benar merasakan harga Rp 6.500 (per kg) sampai di tangan mereka," kata Marga saat berbicara di sela-sela kegiatan penyerapan gabah petani di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (21/3/2025).

Ia memahami, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Artinya masih ada pihak yang membeli tak sesuai HET. Itu yang akan selalu jadi fokus pemerintah untuk ditertibkan.

Terutama di masa panen raya seperti ini. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak. Selain Bulog, penggilingan swasta juga diharuskan membeli GKP petani seharga Rp 6.500 per kg.

"Kita tahu kondisi di beberapa daerah tidak terjadi demikian. Perintah Presiden harga Rp 6.500 harus dinikmati petani. Maka kami Bulog, bersama jajaran di sektor pertanian, dan tentu pemerintah daerah segera melaksanakan tugas tersebut di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah sentra padi," tutur Marga.

Seluruh Pulau Jawa merupakan penghasil daerah padi terbesar secara nasional. Di luar Jawa, kata dia, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara.

"Tetapi untuk Jawa memang menjadi lumbung pangan nasional. Oleh sebab itu, kami hadir mewujudkan komitmen tersebut, disaksikan oleh Bapak Bupati, bahwa benar-benar pemerintah memberikan harga yang pantas untuk petani," ujar Marga.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Ini demi meningkatkan kesejahteraan petani.  

Hal itu juga menjadi salah satu upaya untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia. "Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden kita, bahwa programnya sudah jelas, visinya juga sudah jelas tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan tinggal pelaksanaan yang kita tunggu,” ujar Sudaryono dalam rapat maraton swasembada bersama jajaran Direksi Bulog di Kantor Pusat Kementan, beberapa pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp 6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

Wamentan menegaskan serapan gabah sesuai dengan HPP sangat penting dilakukan oleh Bulog. Ini untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. 

Sudaryono menekankan bahwa swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden Prabowo yang harus segera dipenuhi. "Artinya stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera," kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog itu.

Menurut Sudaryono, kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar.

“Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat," ujar Wamentan, menutup pernyataannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika