REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) merilis survei terbaru yang menunjukkan keraguan luas di kalangan ekonom terhadap efektivitas kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama. Mayoritas responden menilai kebijakan yang diterapkan belum memberikan dampak positif yang signifikan.  

Dari 42 responden, sebanyak 36 orang menilai kebijakan ekonomi pemerintahan baru sebagai tidak efektif dengan rincian 21 orang menilainya “inefektif” dan 15 orang menyebutnya “sangat inefektif.” Hanya dua orang yang melihat adanya sedikit efektivitas, sementara empat lainnya bersikap netral. Tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif.  

“Rata-rata respons yang diperoleh adalah -1,17 dalam skala -2 hingga +2, yang mencerminkan sentimen negatif yang kuat. Bahkan, rata-rata tingkat kepercayaan responden terhadap jawaban mereka cukup tinggi, yakni 8,31 dari skala 10,” demikian isi laporan survei tersebut dikutip Ahad (16/3/2025).

Selain kebijakan ekonomi, upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan inklusivitas juga dipandang kurang berhasil. Sebanyak 30 dari 42 ekonom menilai langkah pemerintah dalam isu ini masih inefektif—15 di antaranya menilai “inefektif” dan 15 lainnya “sangat inefektif.” Sebanyak 13 responden memilih netral, dan tidak ada yang menilai kebijakan tersebut sebagai efektif.  

“Angka rata-rata respons di kategori ini mencapai -0,98, dengan tingkat kepercayaan 8,26. Hal ini menunjukkan persepsi negatif yang cukup konsisten di kalangan responden,” ungkap laporan tersebut.  

Di sisi lain, reformasi kelembagaan juga menjadi sorotan tajam. Sebanyak 35 ekonom melihat reformasi yang dilakukan pemerintahan baru justru membawa kemunduran, dengan 22 responden menilai situasi “jauh lebih buruk” dan 13 menyebutnya “sedikit lebih buruk.” Sisanya, tujuh responden, memilih sikap netral, sementara tidak ada yang menilai situasi menjadi lebih baik.  

“Rata-rata respons di aspek reformasi kelembagaan adalah -1,36, yang mengindikasikan persepsi negatif yang tajam. Kepercayaan responden terhadap penilaian mereka juga cukup tinggi, dengan skor 8,48,” tulis LPEM UI dalam laporannya.  

Temuan ini mencerminkan skeptisisme mendalam terhadap kinerja pemerintahan baru dalam berbagai aspek kebijakan ekonomi dan reformasi kelembagaan. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu segera melakukan langkah korektif untuk mengembalikan kepercayaan para ahli dan pelaku ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika